PB Alkhairaat Minta Pemerintah Atur Penerapan Label Haram

oleh
Dr Shaleh Muhamad Aldjufri, Lc MA

PALU – Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menambahkan pasal persyaratan halal dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang sebelumnya ramai diberitakan karena tidak memuat persyaratan label halal.

Hal itu untuk menegaskan kembali bahwa impor hewan dan produk hewan harus memenuhi persyaratan halal.

Sekaitan dengan itu, Ketua Pengurus Besar (PB) Alkhairaat, Dr Shaleh Muhamad Aldjufri, Lc MA, mengatakan, hal itu merupakan berita yang sangat baik untuk menghilangkan, sekaligus menjawab kesimpangsiuran yang terjadi di masyarakat.

“Menurut pendapat saya pribadi, sebenarnya lebih baik harus ada perundang-undangan yang yang dikeluarkan juga untuk menyempurnakan perundang-undangan sebelumnya. Selain label halal, baiknya juga pemerintah mengeluarkan label haram agar jelas semuanya bagi konsumen,” tutur Habib kepada media ini, Selasa (17/09).

Pertanyaannya, lanjut dia, bagaimana seorang muslim menyikapi adanya produk yang tidak mempunyai label halal atau haram.

“Cara menyikapinya adalah dengan tidak membeli produk tersebut. Ini  sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari An Nu’man bin Basyir radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda,” katanya sambil mengutip terjemahan dari hadits tersebut.

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah SWT di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.” (HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599)

Bahkan, lanjut dia, di restoran-restoran atau rumah makan atau sejenisnya juga wajib terpampang label halal.

Sebelumnya, publik dibuat resah oleh peraturan yang dikeluarkan Kemendag, di mana tidak ada pasal yang mengatur dan mewajibkan pencantuman label halal pada kemasan untuk produk ekspor dan impor hewan dan produk hewan yang dipasarkan di Indonesia.

Kemendag beralasan, Permendag Nomor 29 Tahun 2019 dibuat untuk mengatur tata niaga hewan dan produk hewan. Sedangkan label halal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal.

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana, tidak adanya label halal dalam Permendag 29/2019 berkaitan dengan kekalahan Indonesia dalam Organinsasi Perdagangan Dunia (WTO). (RIFAY)