Partai Demokrat Tidak Haram Main “Dua Kaki”

oleh
Ilustrasi. (INILAH.COM/JABRIK MAL)

PALU – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sejumlah partai politik telah menyatakan dukungannya masing-masing kepada pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan bertarung pada Pemilu 2019 mendatang, baik pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Meski demikian, masih ada beberapa pengurus partai, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak sejalan dengan keputusan DPP, tersebut. Sebut saja Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang secara tegas telah menyatakan dukungannya mengusung Prabowo-Sandi.

Sejumlah kader “membelot” dari keputusan tersebut dan memilih mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Partai Demokrat, misalnya. Sejumlah kader seperti Deddy Mizwar, Tuan Guru Badjang (TGB), Lukas Enembe (Gubernur Papua), Soekarwo (Mantan Gubernur Jatim), mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Demikian halnya DPW PAN Kalsel mendeklarasikan mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Di kubu lain juga demikian, seperti Partai Golkar yang sedianya sudah menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. Sejumlah caleg Partai Golkar yang tergabung dalam Forum Caleg Golkar, telah mendeklarasikan GO-PRABU.

Zulfakar Nasir

Hal ini diakui Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulteng, Zulfakar Nasir.

Meski menyatakan bahwa pihaknya di Sulteng sejalan dengan DPP, namun dia tidak menampik ada daerah lain yang memilih ke lain kubu.

“Kalau tidak salah memang ada empat daerah yang mendukung Jokowi-Ma’ruf, seperti di Sulawesi Utara dan Papua. Dan itu tidak haram bagi Demokrat. Orang banyak mengatakan Demokrat dua kaki, tidak apa-apa. Jujur saya katakan, itulah prinsip politik karena kita berhadapan dengan dua situasi (Pileg dan Pilpres),” ujar salah satu Tim Pemenangan Prabowo-Sandi itu, kepada MAL, Selasa (18/12).

Dia menjelaskan, sudah bukan rahasia bahwa Demokrat-lah yang pertama menyatakan secara terbuka soal pilihan berbeda pada kader-kadernya.

“Memang secara prinsip, Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Itu jelas. Tetapi ada kebijakan lokal di daerah, misalnya Papua. Karena di satu sisi kita wajib memenankan Pileg, karena menyangkut parliamentary treeshold (PT). Kita tidak mungkin mengorbankan PT, berbahaya kalau itu tidak terpenuhi, habis kita. Demokrat kiamat, terhapus dari politik Indonesia. Okelah kalau Prabowo-Sandi menang, tapi kalau Demokrat kiamat, apa artinya bagi kami,” tegasnya.

Hal itu, kata dia, juga sesuai dengan pesan Ketua Umum DPP Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada kader, bahwa prinsipnya semua kader mendukung Prabowo-Sandi, tapi kewajiban daerah juga harus fokus pada Pileg.

“Soal bagaimana memenangkan Prabowo-Sandi itu akan dipikirkan DPP, DPP yang akan bekerja. Bobot kita lebih banyak memenangkan Pileg, sambil berusaha memenangkan Prabowo-Sandi. Bahasa SBY, silahkan daerah (DPD dan DPC) fokus pada Pileg, menangkan Demokrat di daerah masing-masing,” ujarnya.

Dia mencontohkan, jika di Palu, masyarakatnya cenderung kepada Jokowi-Ma’ruf, maka kader tidak boleh kaku. Sebab, kata dia, jika kaku dan bertentangan dengan konstituen, maka pasti akan ditinggalkan.

“Ini prinsip Partai Demokrat dan kita tidak munafik tentang hal ini, karena memang ada dua hal yang secara rasional kita diperhadapkan, Pileg dan Pilpres,” ujar Ketua Komisi III DPRD Sulteng itu.

Meski demikian, lanjut dia, berdasarkan investigasi internal, caleg-caleg maupun pengurus Demokrat di kabupaten maupun provinsi, lebih dari 90 persen memilih Prabowo-Sandi.

“Ada juga yang memilih Jokowi-Ma’ruf tapi sangat kecil,” imbuhnya.

Di partai lain, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulteng, Oskar Paudi, mengatakan, adanya wilayah lain yang menyatakan dukungan ke Jokowi-Ma’ruf adalah urusan DPP.

“Bukan utusan kita. Kita tidak pada posisi menilai itu,” singkatnya.

Namun untuk Sulteng, kata dia, masih tetap istiqomah mendukung Prabowo-Sandi.

“Belum ada kader yang membelot. Insya Allah tidak ada yang membelot,” tandasnya. (RIFAY)

loading...