Ormas di Sulteng “Bereaksi” Sikapi Kisruh Papua

oleh
Massa aksi saat berunjuk rasa di depan Mapolda Sulteng, Jumat (23/08), mengecam perlakuan rasisme aparat negara kepada mahasiswa Papua di Surabaya. Puluhan massa itu membawa berbagai macam poster dan spanduk berisi protes atas tindakan aparat negara tersebut. (FOTO: MAL/FALDI)

PALU – Perlakuan rasisme aparat negara kepada mahasiswa Papua di Surabaya, menuai kecaman dan reaksi beragam dari berbagai daerah, termasuk di Sulteng.

Puluhan massa ormas yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Anti Rasisme (ASAR) Sulteng, melakukan aksi unjuk rasa damai di Mapolda Sulteng, Sabtu (23/08).

Puluhan massa itu membawa berbagai macam poster dan spanduk berisi protes atas tindakan aparat negara tersebut.

Koordinator aksi, Abdi Lasita, memina kepada aparat agar mengusut tuntas pelaku rasisme dan menghentikan intimidasi serta represifitas terhadap orang-orang Papua.

Mereka juga mengecam TNI/Polri karena melakukan pembiaran atas tindakan rasisme terhadap warga Papua dan mengecam tindakan fasis dan rasis Jokowi-JK terhadap rakyat Papua

“Buka ruang demokrasi seluas-luasnya untuk rakyat Papua. Hentikan rasialisme, tarik aparat militer dari tanah Papua. Tutup Freeport dan perusahan serakah lainnya di west Papua,” ujarnya.

Manager Kampanye Walhi Sulteng, Stevandi, mengatakan, dari aspek sejarah, Papua adalah daerah yang belakang diintegrasikan dengan Indonesia, sejak negara ini memplokamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Kemudian kata dia, dari aspek sumber daya alam, Papua Barat adalah daerah yang memiliki kekayaan yang cukup melimpah ini.

“Tidak heran bila jumlah perizinanan yang memonopoli ruang di Papua Barat cukup masif,” tuturnya.

Dia mengatakan, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi hingga tahun 2017, terdapat 40 izin hak pengeloaan hutan (HPH), 249 izin pertambangan seluas 5.848.513 hektar dan 56 izin pelepasan kawasan hutan 1.291.240 hektar di Papua.

Tidak sampai disitu, kata dia, data Pemerintah Provinsi Papua juga menyebutkan bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Papua saat ini mencapai 958.094,2 ha, belum termasuk di Papua Barat.

“Namun berbanding terbalik dengan itu, data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa sampai Maret 2018, Papua dan Papua Barat merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia,” ungkapnya.

Artinya, kata dia, hasil kekayaan yang melimpah itu hanya terkonstrasi pada segelintir orang saja.

“Minimnya distribusi kekayaan negara yang dihisap dari perut bumi Papua telah melahirkan banyak masalah hingga sekarang,” tuturnya.

Hal ini, kata dia, makin diperparah dengan mobilisasi aparat dengan alasan pengamanan terhadap ancaman KKB yang menganggu kedaulatan negara.

“Padahal di balik gagasan itu, terdapat agenda untuk pengamanan modal yang sedang mengeruk perut bumi Papua Barat,” katanya.

Mobilisasi yang masif ini, lanjut dia, juga telah berkontribusi pada meningkatnya pelangaran Hak Asasi Manusia.

Bila merujuk data dari Amnesty International Indonesia bahwa sejak tahun 2010 hingga 2018, terjadi 69 insiden pembunuhan di Papua yang dilakukan oleh aparat keamanan.

“Sehingga melihat Papua jangan sepilah dua pilah, melainkan harus dilihat dalam kacamata yang lebih luas agar pikiran kita tidak hanya terjebak pada logika moralitas semata,” tutupnya. (IKRAM/FALDI)