Oknum Anggota DPRD Parimo Intervensi Pilkades Tomoli Utara

oleh
Ilustrasi

PARIGI– Oknum Anggota DPRD Parimo dari Fraksi Gerinda, Ahmad Dg. Mabela dituding telah melakukan intervensi pemilihan kepala desa Tomoli Utara, Kecamatan Toribulu, beberapa waktu lalu.

Dianggap memuluskan salah satu calon untuk ikut bertarung. Padahal, yang bersankutan tidak menggantongi izin cuti yang dikeluarkan oleh Bupati dan saat ini sudah terpilih menjadi kepala desa .

Masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi AMARA mendatangi kantor DPRD sementara, untuk meminta keadilan kepada anggota legislatif terkait pelaksanaan Pilkades yang dianggap banyak terjadi kecurangan.

“Pilkades didesa kami, tidak sesuai dengan peraturan yang telah diatur. Sebab kata dia, ada intervensi anggota DPRD,” ungkap Koordinator lapangan AMARA Andi Rizki, Jum’at (6/9).

Ia menjelaskan, pada tahapan seleksi berkas oleh panitia pemilihan kepala desa (P2KD) Tomoli Utara, telah mengecek persyaratan kelengkapan administrasi dan tidak memiliki surat izin cuti.

Namun, ditengah jalan surat izin cuti tersebut hanya dikeluarkan oleh camat Toribulu. Padahal, didalam aturan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pilkades harus ada izin dari kepala daerah yakni bupati.

“Camat yang mengeluarkan izin cuti, kades terpilih saat ini Kharudin, setelah ditelusuri ternyata ada permainan anggota DPRD yang baru dilantik kemarin,” jelasnya.

Untuk itu, mereka meminta anggota DPRD Parimo untuk mengeluarkan rekomendasi membatalkan pelantikan Saudara Kharudin sebagai kades terpilih tahun 2019.Ia menegaskan, apabila tidak mendapat respon maka, masyarakat di desa tersebut akan melakukan aksi penyegelan kantor desa.

Langkah itu diambil karena ketidakadilan pemerintah untuk menyelesaikan kecurangan tersebut.”Apabila yang bersangkutan dilantik, kami bersama masyarakat uang hadir ini akan menyegel kantor desa,” tegasnya.

Menanggap hal itu, Wakil ketua DPRD Sementara, Faisan Badja dari fraksi Gerindra, menanggapi polemik di desa Tomoli Utara, untuk saat ini pihaknya akan menampung seluruh keberatan masyarakat tersebut, karena kondisi anggota DPRD belum membentuk alat kelengkapan dewan.

“Seluruh laporan akan kami tampung, dan akan dilakukan kordinasi dengan pemkab terkait persoalan Pilkades ini,” terangnya.

Ketika ditanyakan adanya keterlibatan anggota DPRD, dirinya telah menghubungi yang bersangkutan, dan jawaban dari kader Gerindra itu membantah adanya keterlibatan dirinya.

Kata dia, secara kelembagaan yang bersangkutan akan diundang terkait persoalan tersebut. Sementara, untuk camat Toribulu setelah seluruh alat kelengkapan sudah terpenuhi beliau akan diundang.

“Tetap kami akan mengguncang pak Ahmad dengan Camat Toribulu,” tutupnya. (MAWAN)