Mundur Sebagai Caleg, Yurdin Kembali Jabat Kades Bolano

oleh

PARIGI – Setelah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Berkarya oleh Komisi Pemilihan Umum Parimo, 20 September lalu, Yurdin Lamonte mengundurkan diri sebagai calon legislatif Pemilu 2019.

Namun, yang bersangkutan kembali menjabat sebagai Kepala Desa Bolano, Kecamatan Bolano.

Padahal sebelumnya, dia sudah mengundurkan diri dari jabatan itu.

Kordiv Hukum Informasi dan Data, Bawaslu Parimo, Bambang, di ruang kerjanya, Rabu (24/10) menilai, Yurdin tidak memahami. Seharusnya kata dia, Yurdin tidak kembali lagi pada jabatan sebelumnya, ketika menyatakan diri mundur dari DCT.

“Sebab, yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala desa yang dianggap bersifat permanen berdasarkan PKPU nomor 20 tahun 2018, yang juga dilampirkan dalam dokumen pendaftaran di KPU Parimo. Surat pengunduran Kades itu sifatnya permanen dan tidak bisa dicabut kembali, setelah dia mengeluarkan surat pengunduran diri dan dilampirkan ke berkas pendaftarannya sebagai bakal calon legislatif, saat itu juga dia tidak boleh lagi menjabat menjadi Kades,” tegasnya.

Kata mantan wartawan Mal itu, pihaknya telah melakukan rapat pleno guna menindaklanjuti persoalan tersebut. Apalagi, yang bersangkutan diketahui masih menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, diperkuat dengan adanya beberapa surat desa yang dikeluarkan dan terdapat tandatangannya.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil pleno pihaknya berencana segera mengundang beberapa pihak terkait, diantaranya Camat Bolano yang belakangan diketahui mengeluarkan surat yang berdasarkan pemahaman lembaga, substansinya Yurdin Lamonte tidak ditetapkan dalam DPT tanggal 20 September kemarin.

“Kami akan segera menjadwalkannya, dan selain itu kami juga akan mengundang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Parimo,” jelasnya.

Lebih lanjut penanganan yang akan dilakukan, selama tujuh hari pasca pleno untuk mengumpulkan seluruh bukti-bukti, dan sisanya melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

“Sanksi yang akan dikenakan akan dilihat berdasarkan hasil klarifikasi, apakah nantinya sanksi administrasi atau pidana,” tutupnya. (MAWAN)

loading...