Mitigasi Donatur Pilkada dan Benturan Kepentingan

oleh

OLEH: Sahran Raden*

Tulisan ini sebagai refleksi dari proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan setiap kurun waktu 5 (lima) tahun  sekali, sebagaimana amanat konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Konsolidasi Nasional KPU se-Indonesia yang dilangsungkan dengan peluncuruan Pilkada serentak tahun  2020 pada  23 September  2019 di Jakarta, ada hal yang menarik saat pemaparan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kepatutan laporan dana kampanye peserta Pemilu dan Pilkada sebelumnya.

Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK, menyatakan, ada terdapat benturan kepentingan terhadap sumbangan dana kampanye calon kepala daerah terutama dana Pilkada yang bersumber dari  para donatur badan swasta.

Dengan pengalaman Pilkada yang dianggap menyedot dana bagi calon kepala daerah yang sangat tinggi dan tidak berkorelasi pada kemampuan pendanaannya mengakibatkan Calon Kepala Daerah mencari dana melalui pihak lain terutama para donatur Pilkada.

Praktik seperti ini memiliki dampak yang berbahaya bagi penyandaraan kepala daerah terpilih pada APBD dan pengisian jabatan di pemerintahan serta praktik monopoli dalam tender proyek barang dan jasa di daerah.

KERANGKA HUKUM PILKADA

Amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 bahwa “ Gubenur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis” menjadikan landasan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pelaksanaan Pilkada langsung secara teknis dimulai tahun 2005 pasca disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Pilkada langsung terus dievaluasi. Kelemahan pemilihan langsung yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (menghabiskan banyak biaya yang diduga menyebabkan korupsi oleh kepala daerah terpilih), menyebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, di mana Pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD. Namun hal ini mengalami penolakan dan perlawan dari masyarakat Indonesia.

Perlawanan terhadap UU Nomor 22 ini menegaskan bahwa rakyat menginginkan kedaulatan secara penuh, menilai dan memilih kepala daerah berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga keluarlah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang kemudian ditetapkan menjadi UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi UU No 8 Tahun 2015.

Selanjutnya memperhatikan beberapa norma pasal dalam UU Nomor 8 tahun 2015, akhirnya diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai perubahan terakhir. Meski dalam perkembangannya undang-undang ini seakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan demokrasi lokal terutama juga terkait dengan kelembagaan Bawaslu sebagai Penyelenggara Pilkada.

MITIGASI DONATUR DALAM PENCALONAN PILKADA

Secara umum, arti mitigasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan/atau menghapus kerugian dan korban yang mungkin terjadi akibat bencana, yaitu dengan cara membuat persiapan sebelum terjadinya bencana.

Tujuan utama mitigasi adalah untuk mengurangi atau bahkan meniadakan risiko dan dampak bencana.

Pertanyaannya adalah, apakah perjanjian antara calon kepala daerah dan para donatur pendanaan pilkada itu disebut sebagai suatu bencana politik? Mungkin ada baiknya kita melihat gambaran hasil penelitian Komisi Pemberatasan Korupsi terhadap sejumlah pemilihan atau pilkada  disejumlah daerah terkait dana kampanye dan sumber dana kampanye para calon.

KPK melalui Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan, pada pertemuan Nasional KPU di Jakarta, menyatakan bahwa pada setiap calon kepala daerah dalam faktanya saat maju Pilkada yang dibiayai oleh para donatur itu dengan memberi perjanjian  baik secara tertulis maupun lisan terutama dalam tiga kategori yakni pada aspek  Perizinan, Proyek Barang dan Jasa serta Penempatan kolega di pemerintahan dan di BUMN serta  BUMD.

Kepada Petahana yang maju tidak ada kecurigaan terkonfirmasi petahana menggunakan APBD dalam pilkada untuk memenangkan kontestasi. Hibah belanja terlihat pada dua tahun setelah menjabat  kepala daerah terpilih. Kepatuhan  dana kampanye sangat rendah  dalam pilkada, terutama terkait keputuhan angka dalam dana kampanye, banyak relawan melaksanakan kampanye tidak dilaporkan.

Dalam faktanya menurut KPK bahwa balasan dari donasi 80 % menulis janji dalam perjanjian. 83% jika terpilih maka ingin merealisasikan janji tersebut. Ada sekitaran 53,5% perjanjian secara lisan dan tulisan yang menyangkut terkait kemudahan perizinan terhadap bisnis 65%, melalui pertambangan, kehutanan dan  perkebunan. sedangkan untuk daerah perkotaan kebanyakan pada sektor barang dan jasa.

Selain itu ada 64 % perjanjian untuk  Kemudahan dalam ikut tender barang dan jasa terutama transfer dana ke daerah. selanjutnya  keamanan dalam menjalankan bisnis yang saat ini sudah ada pada persentase  61%,  Keamanan bisnis donatur, kolega untuk.menjabat di pemerintah dan BUMD 60,1% terutama untuk dinas  dinas yang memiliki anggaran besar yang kadang menjadi tim sukses dalam pilkada.

Para donatur juga melakukan.perjanjian dengan calon kepala daerah untuk Kemudahan akses dalam menuntukan kebijakan peraturan daerah  ada sekitaran 49,3%.

Dalam konteks itulah sehingga perlu dibuat kerangka hukum yang lebih memadai untuk memberi efek jerah terhadap kemungkinan adanya benturan kepentingan melalui pendanaan pilkada serentak tahun 2020.

PEMBATASAN DANA KAMPANYE DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Sumbangan Dana Kampanye Pilkada Dibatasi. Sebagaimana Pilkada sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan batasan bagi sumbangan dana kampanye pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2018.

Sumbangan dana yang dibatasi terdapat pada dana lembaga dan perseorangan. Terdapat batas maksimal dalam sumbangan dana kampanye yang dapat diterima paslon Pilkada. Dana sumbangan yang dibatasi terdapat pada dana sumbangan perseorangan dan dana sumbangan lembaga.

Jadi ada batas-batas maksimum sumbangan dana kampanye dari perseorangan ada batasnya dan dari coorporate ada batasnya.

Dalam peraturan KPU sumbangan dana kampanye yang berasal dari badan hukum swasta dan partai maksimal sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Sedangkan sumbangan dari pihak perseorangan maksimal sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) .

Batasan ini sesuai dengan Peraturan KPU 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 7 ayat 1 sampai 3, berbunyi:

(1) Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.

(2) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.

(3) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

Pengaturan pembatasan dana kampanye bagi pasangan calon  ini diharapkan dapat memperkecil  terhadap praktek  liberalisme politik di Pilkada sehingga dapat membahayakan terhadap pengendaraan APBD saat kepala daerah terpilih terutama kepada kepala daerah yang melakukan perjanjian kepada para donatur pilkada.

Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan para calon kepala daerah dan biaya yang harus dikeluarkan membuka peluang untuk mencari dan menerima dana tambahan.

Tjahyo Kumolo menyebutkan bahwa saudagar politiklah yang akan berada di belakang calon kepala daerah. Padahal, menerima sumbangan dalam bentuk dana kampanye merupakan salah satu bentuk material dari benturan kepentingan.

Benturan kepentingan didefinisikan sebagai situasi di mana  seorang penyelenggara negara yang  mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan, memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas  penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Salah satu penyebab benturan kepentingan adalah hubungan afiliasi. (Wallahu ‘alam bi Sawwaf)

*Penulis adalah Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah