Menanti Tol Tambu-Kasimbar Masuk RPJMN

oleh
Skema tol laut Tambu-Kasimbar yang sedang dalam kajian Bappenas. (FOTO: IST)

PALU – Rapat musyawarah regional Sulawesi di Manado, Sulawesi Utara, dimanfaatkan oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulteng, Dr. Ir. Hasanuddin Atjo dengan mengusulkan Tol Tambu-Kasimbar agar dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024.

Ia menjelaskan posisi Tol Tambu-Kasimbar yang berada di “leher Pulau Sulawesi ini” sangat strategis, bukan hanya untuk kepentingan Sulteng, tetapi juga bagi kepentingan nasional. Tol Tambu-Kasimbar ini nantinya akan menghubungkan ibu kota baru Republik Indonesia di Kalimatan dengan wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Maluku dan Maluku Utara.

“Dari ibu kota yang baru, kendaraan diangkut dengan fery menuju ke Kecamatan Tambu, Kabupaten Donggala dan selajutnya bergerak ke Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong melalui Tol Tambu-Kasimbar yang panjangnya sekitar 20 kilometer. Dari Kasimbar kendaraan diangkut dengan fery menuju ke wilayah timur melalui Teluk Tomini. Demikian sebaliknya,” tutur mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulteng itu, Rabu (7/8).

Konsekwensi logis dengan dibangunnya tol tersebut, lanjut dia, adalah keharusan membangun pelabuhan fery, baik di pesisir Tambu Selat Makassar maupun di Kasimbar yang berada di sekitar perairan Teluk Tomini. Nantinya, kawasan Tambu-Kasimbar itu diharapkan akan menjadi salah satu simpul interkoneksi di Sulawesi. Dengan demikian, pembangunan jalan dan kereta api lingkar Sulawesi pun bisa menjadi prioritas.

“Ini akan seksi karena terbuka peluang sektor swasta berinvestasi melalui regulasi KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), pemerintah cukup menyiapkan feasibility studi sampai rencana aksinya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga sempat dipaparkan mengenai KEK Palu yang akan fokus pada industri pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi kepada produk nilai tambah.

Harapannya, status bandara Mutiara SIS Aljufri dapat ditingkatkan menjadi bandara international agar sebagian wisman yang masuk dari utara dan selatan, dapat keluar dari tengah yaitu Palu.

Provinsi Sulawesi Tengah menurut Atjo, menitip pesan kiranya wakil rakyat yang ada di DPR RI maupun DPD RI dapat memperjuangkan dan mengawal agar usulan ini dapat termuat dalam RPJMN 2020-2024.

Terpisah, Anggota Komisi VII DPR RI, Ahmad M Ali mengatakan, Terusan Sulawesi yang saat ini sedang dalam pengkajian sebagai jalur percepatan bisnis dan ekonomi, menjadi masa depan kawasan timur Indonesia (KTI), khususnya Sulteng.

“Apa artinya bagi kita di Timur Indonesia, khususnya Sulteng? Bahwa negara ini harus membangun skema internal dari jalur lama arus logistik dan barang untuk mengantisipasi kesepian dari berlabuhnya kargo internasional. Di sini peluangnya,” katanya.

Ia berpendapat, kehadiran terusan itu memiliki konsekwensi bagi Indonesia. Hal itu tentu terasa di kemudian hari sebagai bagian dari skema jalur sutra.

Ketua Fraksi NasDem di DPR-RI itu meyakini, potensi masa depan Indonesia ada di Timur. Gerak sektor manufaktur yang tumbuh di Indonesia Timur, khususnya Morowali, Konawe Sultra, dengan sektor baja dingin turunan stainless stell, bahan baku lithium, dan Banggai dengan LNG dan turunannya.

“Ini adalah epos baru dari lembaran narasi “negeri di bawah angin” kita sedang bergerak membuat sejarah dari sisa-sisa trauma kebencanaan,” tutupnya. (RIFAY)