Mantan Kepala DKP Poso Divonis Bebas Murni

oleh
Kedua terdakwa berpelukan usai diputus bebas oleh Hakim PN Palu, Kamis (15/08). (FOTO: MAL/IKRAM)

PALU –  Suasana ruang persidangan yang hening tiba-tiba pecah dengan tangis, tatkala Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Palu, I Made Sukanada menjatuhkan vonis bebas kepada mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Poso, Andi Rifai (56) dan Mantan Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap, DKP Poso, Sartiman Mbeo.

Keduanya merupakan terdakwa dugaan korupsi bantuan kepada kelompok nelayan, tahun 2016.

Ucapan takbir dan hamdalah, bergema dari keluarga kedua terdakwa dalam ruang siding Pengadilan Negeri (PN) Palu, Kamis (15/08).

Tidak seperti putusan bebas pada sidang korupsi lainnya yang sering terjadi perbedaan pendapat antar majelis hakim (dissenting opinion), kali ini, baik ketua maupun anggota majelis, sependapat membebaskan para terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebelumnya, JPU menuntut pidana penjara 5 tahun kepada Andi Rifai dan 4,5 tahun kepada Sartiman Mbeo, ditambah denda masing-masing sebesar Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp137,5 juta.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim, I Made Sukanada, menyatakan, Andi Rifai dan Sartiman Mbeo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer  pasal 2 dan subsider pasal 3 Juncto Pasal 18 UU RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) Ke-1 KUHP.

Dalam pertimbangannya, dari fakta- fakta hukum persidangan, tidak cukup bukti adanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya.

“Terlebih lagi, kewenanganya telah didelegasikan kepada pejabat Dinas Kelautan Poso yang telah ditunjuk dalam SK tentang pengelolaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Poso, dan SK tim pemeriksa barang dan jasa. Sehingga terdakwa tidak lagi bertanggung jawab pelaksanaanya,” jelas Made.

Adapun permasalahan muncul, kata dia, disebabkan perbuatan dari ketua kelompok Bugis Raya Muarif Bati yang menguasai sendiri barang bantuan tersebut.

“Tidak dinikmatinya barang bantuan oleh Kelompok Bugis Raya, sepenuhnya harus dipertanggungjawabkan oleh ketua kelompok, Muarif Bati yang tidak meneruskan barang tersebut kepada anggotanya,” ujarnya.

Untuk itu, Made memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan, memulihkan hak-haknya dalam kemampuan kedudukan hak, harkat serta martabatnya.

Selain itu, menetapkan barang bukti, berupa satu foto copy proposal bantuan kelompok Bugis Raya dan seterusnya sampai pada point 16, 17 -18 satu rangkap pengadaan coolbox, pengadaan mesin tetap terlampir dalam berkas perkara dan satu unit perahu dan mesin dikembalikan kepada Sarfan Mahmud dan kawan-kawan.

Selain itu, uang tunai Rp225 juta dikembalikan kepada Andi Rifai dan Rp50 juta dikembalikan kepada Sartiman Mbeo.

Usai pembacaan putusan, I Made Sukanada memberikan kesempatan selama tujuh hari kepada JPU dan terdakwa untuk menyatakan sikap, apakah menerima atau mengajukan upaya hukum lain.

JPU Yesky sendiri menyatakan masih pikir-pikir.

Sesuai dakwaan JPU, pada tahun 2016, DKP Poso, dalam hal ini terdakwa Andi Rifai selaku kadis menerima proposal permohonan bantuan alat perikanan kelompok nelayan Bugis Raya, Kelurahan Kayamanya. Bantuan diterima, berupa rompon, cool box, mesin dan perahu.

Lalu terdakwa selaku pengguna anggaran tahun 2016, mengadakan pekerjaan melalui ULP dengan pengadaan langsung.

Namun kenyataannya, menurut JPU, baik rompon, perahu, coolbox dan mesin hanya berupa penyerahan secara administrasi, sementara tidak ada bukti nyata di lapangan. (IKRAM)