Mahasiswa Poso Duduki Gedung DPRD

oleh
Massa aksi saat menduduki Gedung DPRD Poso, Kamis (26/09). (FOTO: MAL/MANSUR)

POSO – Puluhan massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa  Kabupaten Poso Peduli Negeri, kembali menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD setempat, Kamis (26/09).

Unjuk rasa kali ini merupakan aksi lanjutan sehari sebelumnya dalam rangka menolak RKUHP dan UU KPK serta kenaikan iuran BPJS.

Dalam aksi itu, massa aksi sempat menduduki gedung DPRD serta menyegel ruang rapat paripurna yang sedang ditinggal makan siang oleh para anggota DPRD.

Sebelum menduduki DPRD, massa juga sempat membakar ban bekas di halaman gedung. Untuk menghindari terjadinya bentrok, aparat yang disiagakan hanya bisa menenangkan pendemo agar tidak anarkis atau merusak fasilitas gedung DPRD.

Penyegelan  ruangan dilakukan massa sambil mencoret dinding ruangan menggunakan pilox bertuliskan “Gedung Ini Disegel”. Sementara di bagian lantai bertuliskan “Anggota DPRD Goblok”.

Penyegelan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa yang menilai para wakil rakyat tidak mendukung tuntutan mereka.

Peserta aksi, Fahmi Badjeber, mengatakan, sedianya, kedatangan mereka kembali ke DPRD adalah untuk meminta dukungan untuk ikut menolak kebijakan pemerintah dalam merevisi RKUHP dan UU KPK

Namun, kata dia, DPRD selaku wakil rakyat justru tidak mendukung, bahkan tidak bersedia menerima aspirasi yang mereka sampaikan.

Puluhan massa yang terus menduduki gedung DPRD, akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke kampus masing-masing setelah diberi arahan oleh pihak kepolisian.

Namun sebelum membubarkan diri, massa mengancam akan melakukan aksi susulan jika DPRD tetap tidak merespon aspirasi yang mereka sampaikan.

Menyikapi aksi itu, Ketua DPRD Poso, Sesi KD Mapeda, menyayangkan jika DPRD Poso dinilai tidak merespon atau menerima aspirasi yang disampaikan. Menurutnya, perwakilan massa sudah melakukan komunikasi dan telah diterima dengan baik. Bahkan, kata dia, sejumlah anggota dewan sudah siap menandatangani dukungan aspirasi mereka untuk disampaikan ke pusat.

“Saat demo pagi hari, semua berjalan lancar, kami  sudah menerima aspirasi mereka. Tapi yang jadi masalah, mereka meminta DPRD Poso yang membuat surat pernyataan dukungan penolakan. Seharusnya kan mereka yang membuat, anggota DPRD tinggal tandatangan saja,” ungkap Sesi. (MANSUR)