Krisis Air Bersih dan Korupsi Penyediaan Air Minum

oleh

Sebuah catatan pendek Anggota Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Penanganan Bencana (P3B) Sulteng, Muhammad Masykur

Air, menjadi kebutuhan vital umat manusia. Krisis akan ketersediaan air bersih menjadi masalah mendasar bagi korban pengungsian dimana pun di muka bumi.

Tidak terkecuali di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru. Kebutuhan pemenuhan air bersih bisa jadi bukan perkara susah, sarananya tersedia. Kalaupun ada, sudah pasti tidak menunggu waktu lama bisa diatasi, karena memang sesungguhnya sumber dayanya tersedia.

Namun ternyata tetap saja masih ada wilayah luput dari jangkauan pandang dan kecepatan daya jangkau pemenuhan atas hak dasar warga. Air bersih.

Adalah Dusun Lompio Desa Maranata dan Dusun Tandau Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru. Dua dusun itu berada dalam topografi yang sama meskipun terpisah secara administrasi wilayah pemerintahan desa. Diapit kawasan persawahan di sisi baratnya, berada di punggung wilayah pegunungan dan diantaranya dibelah tanggul irigasi Gumbasa.

Dusun Lompio dihuni sebanyak 500 jiwa warga sementara dusun Tandau 200 jiwa. Berdasarkan penuturan warga, mereka menghuni daerah tersebut terhitung sejak tahun 1972 melalui program transmigrasi lokal ketika itu.

Lukas, tokoh muda Lompio menuturkan mengenai kondisi yang selama ini dialami. Sejak tahun 1972 sampai saat ini kendala utama kami adalah air bersih. Sarana air bersih belum ada. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan air setiap warga harus menempuh jarak sejauh 2 kilometer, tuturnya.

Sumber air satu-satunya warga Lompio adalah diambil dari sumur suntik yang ada. Dulu ada pihak yang bangunkan tapi jauh dibawah sana. Kami tidak tau juga kenapa dibangun disitu. Padahal mestinya lebih cocok dibangun ditengah kampung supaya memudahkan warga. Tidak jauh seperti yang ada saat ini.

Bagi warga yang memiliki motor agak mendingan karena diangkut pakai kendaraan. Namun bagi yang lain, mereka terpaksa jalan kaki sejauh 2 kilometer, keluh Lukas.

Hal yang sama juga dituturkan Simson, tokoh pemuda dusun Tandau. Kalau kami lebih jauh lagi kalau mau ambil air. Jaraknya sekitar 3 kilometer kami harus turun ke dusun sebelah untuk ambil air bersih.

Ya mau bagaimana lagi, sudah seperti ini kondisi kami disini. Kami berharap pemerintah bangunkan sarana air bersih. Supaya warga tidak susah lagi, harap Simson.

Nampak ironis. Di kedua dusun tersebut dilalui irigasi Gumbasa dan jaringan pipa induk instalasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasigala. Namun warga mengalami krisis air bersih. Menjadi kritis pasca bencana alam 28 September 2018.

Dusun Lompio dan Tandau juga terpapar bencana. Beberapa fasiltas umum seperti sekolah dasar dan rumah ibadah rusak. Sekolah darurat sedang di bangun.

Namun dari semua, warga berharap pemerintah segera bangunkan sarana air bersih. Sebuah penantian puluhan tahun.

Saat krisis ketersediaan air ini menjadi masalah yang nampaknya sulit terpecahkan. Niat untuk mengambil keuntungan masih merasuki pikiran pemangku kepentingan.
Hal itu tercermin dari pengungkapan korupsi proyek pengadaan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PASIGALA.

Di sinilah letak integritas dan moralitas pejabat publik itu diuji. Godaan untuk berbuat curang, memotong anggaran, dan sebagainya memang jadi jebakan bila tak disertai perspektif kemanusiaan yang utuh.

Korupsi dan bencana dan krisis ketersediaan air minum, paling tidak dua potret kekacauan rencana penanganan proses pemulihan dan pembangunan kembali PASIGALA, pasca bencana. ***