KPU Sulteng Ungkap Sejumlah Kelemahan dan Kendala Fasilitasi Kampanye

oleh
Ketua Divisi Parmas dan SDM, KPU Provinsi Sulteng, Sahran Raden, saat memaparkan sejumlah hak terkait fasilitasi kampanye pada kegiatan FGD, Rabu (21/08). (FOTO: RIFAY)

PALU – KPU Provinsi Sulteng menggelar Forum Group Dicussion (FGD) Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019, Rabu (21/08).

Pada kesempatan ini, pihak KPU menghadirkan sejumlah pihak, termasuk Bawaslu, akademisi, partai politik dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menyampaikan sejumlah hal yang menjadi kelemahan dan kendala selama tahapan kampanye Pemilu 2019, beberapa waktu lalu.

Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM), KPU Provinsi Sulteng, Sahran Raden, mengatakan, secara garis besar, pelaksanaan tahapan kampanye telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa evaluasi menyangkut pelaksanaan metode kampanye tersebut.

Dia mengatakan, pada tahap pendaftaran tim kampanye dan pelaksana kampanye peserta Pemilu secara nasional, ada beberapa peserta pemilu yang terlambat mendaftarkan ke KPU. Hal ini tidak sesuai dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

Selain itu, lanjut dia, juga ada penggantian tim kampanye yang tidak disampaikan kepada KPU.

“Koordinasi antara KPU provinsi, kabupaten/kota bersama LO parpol masih kurang,” ungkapnya.

Terkait materi kampanye, lanjut dia, belum menyentuh pada penyampaian visi dan misi peserta Pemilu, bahkan masih ditemukannya materi kampanye yang memuat konten kurang mendidik, bijak dan masih membawah tema tema Agama, Suku dan RAS

“Jadi masih ditemukan materi kampanye yang menyerang pribadi dan peserta pemilu tertentu,” tuturnya.

Dia juga menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan menyangkut penyebaran bahan kampanye beserta pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Dari dua hal itu, peserta Pemilu tidak memberikan informasi yang jelas kepada KPU sehingga masih banyak ditemukan stiker yang dilarang ditempel di tempat umum atau di luar zona titik pemasangan

“Kami juga mengalami kendala dalam fasilitasi APK, di antaranya karena ada peserta pemilu yang terlambat menyerahkan desain APK,” sebutnya.

Sahran juga mengungkapkan adanya kasus yang diduga iklan kampanye yang berperkara di Bawaslu karena dimuat belum masuk tahapan kampanye.

Terkait metode kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka/dialog dan lainnya, pihaknya tidak memiliki informasi terkait itu karena pasangan calon/tim kampanye/pelaksana kampanye tidak memberikan surat tembusan.

“Pada pertemuan terbatas masih ditemukan lebih dari peserta yang diatur dalam PKPU,” ujarnya.

Sementara Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, mengatakan, pihaknya menemukan adanya pelanggaran APK sebanyak 4661 berupa billboards dan videotron, spanduk sebabyak 363, umbul-umbul sebanyak 70.

“APK Parpol yang ditertibkan, tertinggi dari Partai Golkar sebanyak 705, disusul NasDem sebanyak 680, Gerindra 614, PAN 434 dan terendah sebanyak 81 milik PKPI,” tuturnya.

Selanjutnya APK Calon Presiden/Wakil Presiden yang terbanyak ditertibkan adalah milik pasangan nomor urut 01 sebanyak 22, dan pasangan 02 sebanyak 15.

Sedangkan pelanggaran APK calon anggota DPD RI, tertinggi dilakukan Lukky Semen, disusul Nursalam, Yunan Lampasio, Abdurrachman Thaha, Saifullah Malonda dan Sahrum B Sahira.

“Catatan ini tidak dimaksudkan sebagai generalisasi seluruh proses fasilitasi kampanye. Artinya ada bagian fakta tertentu yang mencerminkan catatan keadaan-keadaan ini, sehingga perlu penanganan perbaikan berkelanjutan nantinya,” tutupnya.

Sementara Kasubdit I Dit Intelkam Polda Sulteng, AKBP Moh Taufik, mengatakan, sesuai pengalaman pada tahap kampanye lalu, izin yang diajukan rata-rata sudah mendesak, kemudian tempat dan waktu yang tidak jelas.

“Biasanya kegiatannya sore, tapi sudah siang izinnya belum keluar. Ke depan kita harus sama-sama saling bantu sehingga pelaksanannya sesuai koridor. Memang perlu koordinasi antara penyelenggara dan kepolisian,” katanya.

Jangan sampai kata dia, kejadian Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Sigi terulang kembali karena persoalan sepele hanya karena petugas tidak mencatat hasil di form C1.

“Ke depan kita harap tidak lagi seperti sebelumnya, karena tingkat kerawanan Pilkada nanti lebih tinggi dibanding Pilpres lalu karena calonnya melekat di daerah masing-masing,” tutupnya. (RIFAY)