KPU Palu Gelar Rapat Evaluasi Kampanye Pemilu Serentak 2019

oleh
Suasana rapat evaluasi fasilitasi kampanye Pemilu serentak Tahun 2019, di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa (06/08). (FOTO: MAL/YAMIN)

PALU – Tidak semua tahapan kampanye Pemilu 2019, mulai dari kampanye calon anggota DPRD Kota Palu, DPRD Provinsi Sulteng, DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun kempanye calon presiden dan wakil presiden yang terlaksana di Kota Palu.

Hal ini diakui Ketua KPU Kota Palu, Agussalim Wahid dalam rapat evaluasi fasilitasi kampanye di salah satu hotel di Palu, Selasa (06/08).

Dia mengatakan, hal itu  terjadi akibat musibah bencana alam pada tanggal 28 September 2018 silam.

“Awal kampanye 23 September 2018 usai penetapan caleg DPRD kota dan sekitar tiga bulan pascabencana semua sibuk dengan kegiatan kemanusiaan sehingga belum ada yang sibuk kampanye,” katanya.

Menurutnya, setelah itu baru mulai kampanye. Itupun atas inisiatif dan inisiasi dari Polres Palu. Saat itu, kata Agus, tahapan kampanye pascabencana dimulai dengan konvoi kampanye damai oleh semua parpol peserta pemilu dan para caleg.

Lebih lanjut dia mengatakan, ada beberapa alasan sehingga kegiatan evaluasi fasilitasi kampanye itu dilaksanakan, di antaranya untuk mencari data inventarisir masalah selama kampanye yang baru saja dihelat. Selanjutnya ingin mengetahui sejauhmana tentang Alat Peraga Kampanye (APK), terutama terkait dengan pemasangan dan titik-titik pemasangannya.

“Begitupun juga kampanye yang terlepas dari yang didanai oleh KPU secara umum. Itu yang kita inventarisir masalahnya, karena untuk persiapan juga di Pilkada Tahun 2020 nanti,” katanya.

Suasana rapat evaluasi fasilitasi kampanye Pemilu serentak Tahun 2019, di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa (06/08). (FOTO: MAL/YAMIN)

Kata Agus, selain itu juga terkait dengan masalah pembiayaan. Karena pada Pemilu 2019 ada dua jenis sumber pembiayaan, dari KPU dan juga pembiayaan mandiri yang dilaksanakan oleh partai politik.

Kata dia, dari hasil rapat evaluasi itu, khusus untuk KPU hanya pada masalah pemasangan dan pemeiliharaan APK. Karena terjadi perbedaan antara Pilkada 2015 dengan Pemilu serentak 2019 dan Pilkada 2020 nanti.

“Masukan kami, kita hanya menyerahkan APK tersebut, kemudian untuk pemasangan dan pemeliharaannya diserahkan kepada partai politik atau pasangan calon peserta Pemilu,” jelasnya.

Di kesempatan itu, Ketua KPU Provinsi Sulteng, Sahran Raden menjelaskan terkait masih adanya partai politik yang menggunakan fasilitas pemerintah. Kata dia, dalam aturan Undang-Undang sudah jelas hal tersebut tidak dibolehkan, terkecuali  di daerah-daerah yang terisolir, sepanjang diberikan kesempatan yang sama secara adil kepada peserta Pemilu.

Sahran mengakui, dalam Pemilu lalu terkadang ada perbedaan pandangan terkait aturan kampanye antara lembaga pelaksana teknis, seperti  Bawaslu, Gakumdu dan KPU.

Terkait keterlibatan ASN dalam politik praktis di Pemilu 2019, Sahran mengakui ada beberapa catatan yang terjadi.

“Kita menghadapi Pilkada 2020, harusnya ada pemberian sanksi yang tegas kepada ASN yang terlibat politik praktis yang direkomendasikan oleh Bawaslu,” tegasnya.

Kegiatan itu dihadiri oleh petugas penghubung partai politik beserta perwakilan partai politik, Forkopimda, Bawaslu dan LSM. (YAMIN/MELDA)