Komnas-HAM: Evaluasi Aktivitas PT IMIP!

oleh
Karyawan yang bekerja di tungku pemanasan di PT. IMIP. (FOTO: IST)

PALU – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Perwakilan Sulawesi Tengah Dedi Askary memandang perlu pemerintah mengevaluasi aktivitas perusahaan tambang di Morowali dan Morowali Utara (Morut), khususnya PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Permintaan itu terkait dengan temuan Komisi III DPRD Provinsi Sulteng atas dugaan pengabaian terhadap hak publik dan dugaan pelanggaran Undang-Undang Lingkungan Hidup, UU Ketenagakerjaan, dan UU Penggunaan dan Perlintasan Jalan Nasional oleh perusahaan tambang tersebut.

Menurut  Dedi, penumpukan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari produksi limbah 10.000 ton per tahun, pengupahan karyawan di bawah standar kemanusiaan, dan penggunaan jalan negara (jalan nasional) adalah bukti nyata adanya pelanggaran.

Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah Dedi Askary

“Ini merupakan praktik nyata dari apa yang disebut kejahatan lingkungan serius. Demikian pula, sistem pengupahan yang jauh dari standar kemanusiaan,” ujar Dedi, Kamis (08/08).

Berangkat dari itu, pihaknya pun mengeluarkan sejumlah poin rekomendasi, yakni representasi negara yang ada di pusat maupun daerah dalam bidang dan urusan pertambangan, lingkungan hidup dan jalan untuk segera mengambil langkah strategis mendesak penghentian sementara beroperasinya semua perusahaan tambang di Morowali dan Morowali Utara, termasuk PT IMIP, hingga semua prasyaratan dipenuhi.

Selanjutnya, kepada kepolisian diminta segera mengambil langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai temuan serta praktik-praktik tidak manusiawi terhadap tenaga kerja.

“Kami juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun lapangan guna mengevaluasi dan audit terkait tata kelola pertambangan oleh perusahaan tersebut yang diduga kuat dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Muhammad Masykur menyayangkan PT. IMIP yang hingga kini belum memiliki konsep pengelolaan limbah B3.

Sampai saat ini, limbah B3 dalam bentuk slag nikel yang dihasilkan belum dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

“Bisa dibayangkan limbah sebanyak itu seperti gunung baru di kawasan raksasa nikel tersebut,” kata Masykur.

Pihaknya mensinyalir ada yang tidak normal dalam pengelolaan industri nikel di sana. Hasrat mengejar target produksi tanpa konsep pengelolaan  sampah.

Pihaknya pun mendesak PT IMIP segera menuntaskan permasalahan mendasar tersebut, jika tidak ingin terjadi masalah hukum di kemudian hari.

“Kita tidak ingin raksasa nikel yang beroperasi di atas kawasan berikat khusus yang diberi keistimewaan oleh negara, rusak reputasinya hanya karena gagal mengelola limbah B3,” tutup Masykur. (RIFAY)