Kinovaro Butuh Perbaikan Infrastruktur Jalan

oleh
Kegiatan reses yang digelar Angggota DPRD Sulteng, Muh. Masykur, di Aula Pertemuan Uwelera, Desa Porame, pecan lalu. (FOTO: IST)

PALU – Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama di soal infrastruktur jalan. Hampir semua jalan penghubung antar desa di wilayah itu, masih kategori belum mantap, sempit dan tidak diaspal.

“Padahal mimpi masyarakat Kecamatan Kinovaro sama dengan mimpi warga daerah lain yang telah duluan menikmati infrastruktur jalan,” ungkap Sukiman, warga Kinovaro saat menghadiri forum pertemuan reses yang digelar Angggota DPRD Sulteng, Muh. Masykur, di Aula Pertemuan Uwelera, Desa Porame, pecan lalu.

Sukiman mengungkapkan, sampai saat ini jalan di desa mereka tidak pernah diperbaiki sejak tahun 1992.

Sementara Kades Balane mengungkapkan, setiap kali Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) desa, mereka selalu mengusulkan perbaikan jalan tersebut.

“Tapi usulan kami ini tidak pernah dipenuhi. Kalau begini lantas apa gunanya kami setiap tahun laksanakan Musrenbang. Sementara poros jalan yang rencananya tembus ke Palu saja belum ada titik terang kapan diperbaiki. Padahal pada pemerintahan Gubernur HB. Paliudju, kami sudah dijanjikan akan diperbaiki,” keluhnya.

Menanggapi permasalahan itu, Anggota DPRD Sulteng, Muh Masykur menjelaskan, apapun yang sudah tetapkan dari Musrenbang, adalah dokumen resmi yang dasarnya jelas, yakni UU Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Kitab perencanaan pembangunan sumbernya dari UU Nomor: 5 Tahun 2004. Semangatnya dibangun dari bawah, dari desa. Sehingga sumber masukan program pembangunan yang dituangkan dalam APBD asalnya dari Musrenbang, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat,” jelas Masykur.

Sehingga kuncinya, kata dia, ada di seluruh warga, termasuk aparat pemerintah desa untuk mengawal seluruh tahapan sebelum RAPBD disahkan. Jika tidak didukung dengan pengawalan, maka bisa jadi seperti pengalaman selama ini.

“Memang kita berharap agar semua permasalahan yang ada di desa secepatnya bisa disahuti dan direspon oleh pemerintah daerah. Apalagi hal seperti itu sudah sejalan dengan semangat pemerintah pusat, membangun Indonesia dari pinggiran. Dan itu adanya di desa-desa,” tuturnya.

Masykur berharap kepada seluruh kepala desa untuk mengintensifkan komunikasi dengan para pemangku kebijakan di daerah dalam rangka mengawal seluruh hasil Musrembang desanya masing-masing. (RIFAY)