Kembali Dikukuhkan sebagai Ketua MUI, Habib Ali: Kita Harus Siapkan Da’i dan Imam Hingga Pelosok

oleh
Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI Pusat, KH. Abdullah Jaidi mengukuhkan pengurus MUI Provinsi Sulteng, di Aula Asrama Haji Transit Palu, Senin (04/02) (FOTO: MAL/YAMIN)

PALU – Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Abdullah Jaidi mengukuhkan Pengurus MUI Provinsi Sulteng periode 2018-2023, di Aula Asrama Haji Transit Palu, Senin (04/02).

Pengurus MUI Sulteng kali ini masih diketuai Habib Ali bin Muhammad Aljufri. Habib Ali sendiri telah tiga periode menjabat sebagai Ketua MUI Sulteng.

Habib Ali bin Muhammad Aljufri

Pada kesempatan itu, Habib menyampaikan bahwa Ketua MUI merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab besar di hadapan Allah SWT.

“Ini adalah amanah dan tanggung jawab yang telah dicatat oleh Allah SWT. Kita menerima jabatan ini bukan suatu kebanggaan, tapi kita memohon kepada Allah SWT agar memberikan keihklasan pada hati kita. Semoga Allah SWT mudahkan semua urusan kita, baik dunia maupun di akhirat,” katanya.

Kata Habib, tugas MUI Sulteng adalah menyiapkan kader da’i dan para imam untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan. Bahkan harus memikirkan cara menyiapkan imam di manapun berada untuk menjadi benteng aqidah islamiyah dari pemahaman-pemahaman agama Allah SWT.

“Kata Nabi, suatu waktu ada mereka yang membaca Al-Qur’an tapi hanya di kerongkongan mereka saja. Lisan dan lidah mereka luar biasa, tetapi hati mereka kosong dari iman. Ini yang menjadi tantangan kita,” tambahnya.

Dia mencotohkan saat mengunjungi satu daerah di Baturube, Kabupaten Morowali Utara. Di sana, kata dia, ada komunitas masyarakat asli satu kampung yang baru memeluk Islam. Masalah yang dihadapi adalah, tidak semua orang mau duduk memberikan pendidikan agama untuk mereka.

“Sehingga Wakil Bupati Morowali Utara mengatakan pada kita, kalau ada yang bias, walaupun bergilir untuk mendidik agama kepada masyarakat ini, karena pemerintah daerah sudah membangun perumahan untuk mereka. Ini salah satu tantangan yang harus dijawab. Diharapkan suport dari pemerintah daerah,” terangnya.

Sementara KH. Abdullah Jaidi menyampaikan, ada tiga  peran MUI dalam menjawab kebutuhan umat, yaitu sebagai pelayan umat, penuntun umat dan mitra pemerintah. Dia pun menegaskan sikap politik MUI yang harus netral dalam tahun politik saat ini.

Di kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Sulteng yang diwakili Asisten Administrasi Umum dan Organisasi, Mulyono mengharapkan, MUI terus memberi kontribusi dan pencerahan kepada umat Islam, khususnya melalui penguatan peran ulama yang dilandasi Al-Qur’an dan hadits.

“Kiranya memberi program terbaik yang kekinian kepada umat,” pesannya.

Mulyono juga menanggapi pernyataan Habib Ali terkait dengan support pemerintah dalam mendukung program MUI. Menurutnya, support sangat dimungkinkan, tetapi melalui mekanisme bantuan hibah kepada organisasi.

“Tapi mesti diusulkan setahun sebelumnya karena masuk di APBD,” jelasnya.

Komposisi para komisi dalam MUI Sulteng yang dikukuhkan di antaranya Komisi Fatwa, Ukhuwah Islamiyah, Pendidikan dan Kaderisasi, Hukum, Pemberdayaan Ekonomi Umat, dan lainnya.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Kanwil Kemenag Sulteng, Rusman Langke, Rektor IAIN Palu, Ketua Baznas Sulteng, Forkopimda, dan para perwakilan ormas Islam. (YAMIN)