Kapolda: Kerawanan yang Khas Ada di Pemilu 2019

oleh
Jalannya simulasi yang dilakukan personel Polda Sulteng dalam rangka persiapan pengamanan menjelang Pemilu 2019. (FOTO: MAL/FALDI)

PALU – Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 mendatang, dinilai memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara bersamaan.

Hal tersebut disampaikan Kapolda Sulteng, Brigjen Pol Ermi Widiyatno, saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2018 dan persiapan pengamanan Pemilu 2019, Rabu (19/09), di halaman Mapolda setempat.

Kondisi tersebut, lanjut Kapolda, menuntut adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik untuk berkompetisi secara ketat meraih suara sebanyak-banyaknya.

“Tidak hanya untuk memenangkan Pileg dan Pilpres, namun juga agar bisa tetap bertahan atau survive,” tutur Kapolda.

Menurutnya, Polri dibantu unsur TNI dan stakeholder terkait lainnya, akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2018” yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung 20 September 2018 sampai 21 Oktober 2019 di seluruh Indonesia, melibatkan 272.886 personel.

Dia berpesan kepada jajarannya untuk bisa meraih kepercayaan publik, melalui penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaraan berbagai agenda demokrasi, seperti penyampaian pendapat di muka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh publik,” tandas Kapolda.

Kepada seluruh masyarakat Sulteng juga diminta tetap menjaga keamanan dan kedamaian dengan tidak menyebarkan berita hoax, provokasi maupun ujaran kebencian.

Apel gelar pasukan kemarin, dirangkai dengan simulasi pengamanan Pileg dan Pilpres tahun 2019, melibatkan personel Polda Sulteng dan perwakilan instansi terkait sebanyak 640 terkait.

Dalam simulasi, seorang demonstran nampak melayangkan tendangan ke arah barikade yang dibentuk Sat Brimob Polda Sulteng.

Hal itu dipicu saling ejek antara masyarakat sipil yang merupakan massa aksi dari salah satu pasangan calon dengan aparat yang berjaga di lokasi demonstrasi. Aksi tersebut dilakukan karena tidak menerima keputusan Komisi Pemilihan Umu (KPU).

Akibatnya, aksi saling serang pun tak dapat dihindarkan. Sejumlah unit mobil water canon diterjunkan untuk meredam massa aksi yang beringas.

Simulasi itu diharapkan bisa memberikan kesiapan kepada personel untuk mengamankan pesta demokrasi nanti. (FALDI)

loading...