Isu Suap Rp 2 Miliar ke DPRD Kota Palu, Fraksi PKB Ditantang Melapor ke KPK

oleh
RDP bersama Wali Kota Palu, Hidayat di Gedung DPRD Kota Palu, Senin (15/07). (FOTO: MAL/YUSUF)

PALU – Pihak DPRD Kota Palu, Senin (15/07), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wali Kota Palu, Hidayat terkait adanya isu fee pembayaran utang Jembatan Palu IV ke PT Global Daya Manunggal, yang mengalir ke sejumlah anggota DPRD Kota Palu, senilai Rp2 miliar.

Suasana RDP nampak tegang. Pasalnya, saat itu Ketua DPRD Kota Palu, Ishak Cae sempat menantang Fraksi PKB untuk melapor ke KPK, jika memang memiliki bukti atas dugaan tersebut.

Isu pemberina fee tersebut sempat dikemukakan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Palu, Alimuddin Alibau, beberapa waktu lalu. Alimuddin sendiri bahkan sudah diperiksa oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD karena dinilai telah mencemarkan nama baik DPRD.

“Kalau memang tidak puas, silahkan lapor jika ada buktinya. Begitu saya sampaikan ke Pak Iqbal Andi Magga waktu torang di Komisi A,” kata politisi PDI-Perjuangan, Rugaiyah BSA.

Sementara politisi dari PDI-Perjuangan lainnya, Sofyan R Aswin juga meminta klarifikasi ke Ishak Cae selaku Ketua DPRD Kota Palu tentang beredarnya isi WatsApp percakapan dan rekaman tentang pertemuan dengan Nani dari pihak PT. Global Daya Manunggal di salah satu hotel di Jakarta.

Dia juga mengatakan, rencana pembayaran pokok utang sebesar Rp14 miliar lebih itu juga tidak pernah dibahas di Komisi C, ketika pembahasan rancangan anggaran Tahun 2018 lalu.

Namun, kata dia, tiba-tiba dalam DPA sudah ada pembayaran utang tersebut, ditambah lagi adanya isu dugaan dana sebesar Rp2 miliar yang mengalir ke oknum anggota DPRD.

“Seingat saya itu yang diusulkan hanyalah rencana pembangunan Jembatan Palu V. Seingat saya ada tiga item kegiatan pembangunan yang tolak, tetapi kenapa tetap dikerjakan, kenapa,” tanyanya.

Dia juga mempertanyakan mengapa pembayaran utang tersebut dilakukan pada bulan ketiga, pascabencana. Kenapa tidak dilakukan pada triwulan kedua atau ketiga.

“Olehnya perlu pengusutan dana Rp2 miliar yang mengalir ke anggota DPRD,” ujarnya.

Wali Kota Palu, Hidayat pun menjelaskan kronologis pembayaran utang yang dimaksud. Menurutnya, pembayaran utang itu dilakukan pada triwulan pertama tahun 2019 karena mengingat adanya denda atas utang itu.

“Saya hanya melakukan eksekusi pembayaran utang itu saja. Sebab kalau tidak dibayar, maka konsekwensi hukum akan menjerat,” jelasnya.

Wali kota juga mengungkapkan, di balik polemic utang pembangunan jembatan IV itu, ada keuntungan bagi daerah sebab Mendagri telah membantu Pemerintah Kota Palu dengan melakukan peninjauan kembali Dana Alokasi Umum (DAU) untuk ditambah.

“Inilah bargaining kita sehingga DAU kita ditambah untuk membayarkan itu. Kalau kita tidak bayar, sementara DAU kita sudah ditambah,” tandasnya (YUSUF)