Ini 16 Kelurahan yang Masuk Nominasi Penilaian Satgas K5

oleh
Jalannya rapat finalisasi penilaian Satgas K5, di Kantor Kesbangpol Kota Palu, Kamis (19/09). (FOTO: MAL/HAMID)

PALU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palu sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang menilai kinerja Satgas K5, merilis 16 kelurahan yang masuk nominasi berkinerja terbaik Tahun 2019.

16 kelurahan yang dimaksud adalah Silae dan Kabonena di Kecamatan Ulujadi, Kamonji dan Ujuna di Kecamatan Palu Barat, Nunu dan Palupi di Kecamatan Tatanga, Tatura Utara dan Birobuli Utara di Kecamatan Palu Selatan.

Kemudian Lolu Utara dan Lolu Selatan di Kecamatan Palu Timur, Tanamodindi dan Talise Valangguni di Kecamatan Mantikulore, Mamboro Barat dan Kayumalue Pajeko di Kecamatan Palu Utara serta Pantoloan dan Baiya di Kecamatan Tawaeli.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Palu, Abidin saat Rapat Finalisasi Penilaian Satgas K5, Kamis (19/09), mengatakan, setelah melalui tahap penilaian, beberapa waktu lalu, maka pihaknya telah merangking 16 kelurahan yang akan dinilai kembali oleh tim khusus.

Kata dia, pada tahapan sebelumnya, tim yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Tim Pendamping, Forum Galigasa dan Media, telah melakukan penilaian terhadap 46 kelurahan yang ada di delapan kecamatan.

Kemudian, tambahnya, berdasarkan penilaian tersebut, maka pihaknya memasukkan dua kelurahan terbait dari masing-masing kecamatan.

“Jadi untuk lebih memmpertajam hasil dari penilaian terhadap 16 kelurahan yang masuk nominasi itu, maka kita juga mengerucutkan tim penilai yang ada, yakni setiap unsur mewakilkan satu orang saja. Tim ini akan bekerja selama dua hari,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Bina Ideologi dan Wasbang, Kesbangpol Kota Palu, Moh Iqbal, menambahkan, sesuai mekanisme penilaian yang dilakukan tahun ini, pihaknya melihat ada sejumlah faktor yang perlu dibenahi di masa menadatang.

“Misalanya penialain yang dilakukan belum sempurna disebakan oleh faktor luasan wilayah yang berbeda antara satu sama lain. Kemudian, pola penilaian yang dilakukan harusnya pada tingkat kecamatan terlebih dahulu,” terangnya.

Selain itu, kata dia, terkait penyusunan indikator penilaian, maka ke depan juga harus dievaluasi atau diubah dan harus menggunakan skoring. (HAMID)