Ihwan Datu Adam: Kaltim Layak Jadi Ibu Kota Baru

oleh

PALU – Mantan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Ihwan Datu Adam berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah menunjuk Kaltim sebagai calon Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru.

Ihwan yang dihubungi MAL, Jumat (30/08) meyakini pemindahan ibu kota negara ke Kaltim itu sudah dipersiapkan secara mendalam.

“Pak Jokowi pasti sudah memperhitungkan secara detail,”  kata Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim itu.

Putra asli Sulawesi Tengah asal Kabupaten Banggai yang berkiprah di Kaltim itu menambahkan, tak salah bila kajian Bappenas menunjuk Kaltim sebagai daerah yang paling layak untuk menjadi ibu kota baru, dari semua wilayah di Pulau Kalimantan. Sebab, kata dia, Kaltim bisa menyediakan lahan yang dibutuhkan hinggga puluhan ribu hektar. Provinsi itu juga sudah memiliki infrastruktur lebih baik, dibanding provinsi lainnya di Kalimantan.

Secara geografis, kata dia, juga berada di dekat laut dan memiliki infrastruktur bandara serta pelabuhan yang sangat baik.

Dia memastikan, pembangunan ibu kota baru takkan merusak hutan Kalimantan.

“Semua wilayah di Kalimantan akan happy kalau Kaltim. Wilayah barat, tengah, timur pun senang. Di Kaltim juga tak pernah ada konflik suku,” ucapnya.

Secara budaya, lanjut dia, Kaltim juga siap. Karakter masyarakatnya sangat heterogen dan bisa menerima perbedaan dengan baik. Dia menyontohkan dirinya yang merupakan perantau dari Sulawesi Tengah, namun pernah dipilih rakyat menjadi bupati di Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Kondisi ini belum tentu bisa terjadi di daerah lain,” kata mantan Calon Wakil Gubernur Sulteng itu.

Dahulu, tambahnya, almarhum Presiden Soekarno juga menginginkan ibu kota negara berada di Pulau Kalimantan.

“Menurut saya, kalau Bung Karno masih hidup saat ini, beliau juga akan pilih Kalimantan Timur,” ujarnya.

Lebih lanjut Ihwan mengatakan, masalah pembiayaan ibu kota tidaklah sulit. Bila pemerintah mau, kata dia, maka cukup mengalokasikan 10 persen devisa negara yang selama ini disumbang Kaltim ke pusat, maka bisa tercover sendiri tanpa bantuan siapapun.

“Kaltim itu menyumbang devisa Rp500 triliun per tahun. Dipotong saja 10 persen per tahun, maka dalam 10 tahun bisa selesai. Sebab biaya pemindahakan ibu kota kan diperkirakan senilai Rp466 triliun. Bisa selesai tanpa utang selama 10 tahun,” pungkasnya. (HAMID)