Hemsi: Pencuri Itu PT. Mamuang, Bukan Saya

oleh
Walhi Sulteng bersama petani Rio Pakava, Hemsi saat konferensi pers di Sekretariat AJI Kota Palu, Jumat (02/08). (FOTO: MAL/FALDI)

PALU – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng bersama petani asal Rio Pakava, Hemsi, kembali memasukan memori kasasi di Pengadilan Negeri (PN) Pasangkayu, Sulawesi Barat, Kamis (01/08).

Upaya itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap putusan hakim PN Pasangkayu yang menetapkan Hemsi bersalah melakukan pencurian sawit milik PT Mamuang.

Hemsi, saat konferensi pers, di Sektretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Jumat (02/08), mengatakan, sesungguhnya yang mencuri itu adalah PT. Mamuang, bukan dirinya.

Buktinya, kata dia, sejak kasus yang menimpa dirinya bergulir di pengadilan, PT. Mamung tidak pernah bisa memperlihatkan dokumen Hak Guna Usaha (HGU) ke publik, melainkan hanya berupa peta kerja.

“Jadi potret ketidakadilan di negeri ini tercermin atas kasus ini, lembaga hukum yang mestinya sebagai panglima dalam penegakkan hukum, justru menunjukan keberpihakannya terhadap korporasi,” ujar Hemsi.

Di tempat yang sama, Manager Kajian dan Pembelaan Hukum, Walhi Sulteng, Moh. Hasan, menjelaskan, banyak kekeliruan dan ketidaksesuaian prosedur dalam penanganan kasus Hemsi.

“Sejak Hemsi dilaporkan oleh PT. Mamuang, pihak kepolisian tidak pernah memeriksa hak perdata pelapor tekait kepemilikan lahan yang disengketakan, misalnya HGU,” jelas Hasan.

Selama proses persidangan di PN Pasangkayu, lanjut dia, majelis hakim juga tidak cermat. Harusnya, kata dia, hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang dibawa Hemsi dan mendesak perusahaan untuk memperlihatkan HGU.

Sementara Manager Kampanye, Walhi Sulteng, Stevandi, menegaskan, negara harus mengevaluasi majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Hemsi.

Pihaknya juga menuntut Presiden Jokowi untuk serius memberikan perlindungan pada rakyatnya.

Belum lama ini, kata dia, Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan, 80 persen perusahaan sawit bermasalah.

“Secara eksplisit, kasus kriminalisasi yang dialami Hemsi menjadi salah satu kasus yang diciptakan oleh aktivitas perusahaan perkebunan sawit di Indonesia. Jokowi harus tegas dan berpihak pada rakyat yang terus ditindas oleh korporasi haus keuntungan,” tutup Stevandi. (FALDI)