GP Ansor dan Akademisi Apresiasi Peresmian Bandara di Luwuk

oleh
Presiden Jokowi bersama Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Bupati Banggai Herwin Yatim saat peresmian bandara di Luwuk, Ahad (23/12). (FOTO: IST)

PALU – Presiden RI, Joko Widodo, telah meresmikan lima bandara sekaligus, Ahad (23/12). Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis di Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Luwuk, Kabupaten Banggai.

Adapun empat bandara lainnya yang turut diresmikan adalah Bandara Morowali, Bandara Luwu, Bandara Selayar dan Bandara Baubau.

Alamsyah Palenga

Hal ini mendapat apresiasi yang cukup positif dari Ketua Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulteng, Alamsyah Palenga.

Alamsyah yang dihubungi Senin (24/12), mengatakan, apa yang dilakukan Presiden tersebut, sudah merupakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, sekaligus merupakan tanggung jawab untuk mempermudah akses antar wilayah di Indonesia.

“Saya kira, siapapun presidennya, interkoneksitas antar wilayah di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan karena merupakan infrastruktur dasar yang dampaknya bisa sambung menyambung dengan banyak hal, baik dari dari segi pelayana kesehatan, pendidikan dan ekonomi,” tuturnya.

Menurutnya, salah satu permasalahan Indonesia sulit bersaing adalah mahalnya ongkos produksi di suatu daerah yang dipicu hubungan yang sangat rendah antar daerah, dalam artian mahalnya biaya transportasi.

“Kenapa semen di Puncak Jaya bisa sampai Rp1 juta satu zak, itu karena dipengaruhi biaya transportasi yang tinggi,” ujarnya.

Dia juga mencontohkan akses yang selama ini cukup sulit ke Morowali yang bisa memakan waktu sampai 15 jam.

“Dengan adanya bandara bisa mempercepat akses orang dan barang. Dan ini merupakan hal positif. Bandara Morowali sendiri, salah satu permasalahan setelah dibangun adalah terkait rute penerbangan. Awalnya orang berharap tinggi tapi ternyata penerbangan hanya dua kali seminggu. Harapannya mungkin dengan kedatangan presiden ini, persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan,” katanya.

Olehnya, kata dia, peresmian yang dilakukan oleh Presiden adalah sah-sah saja, dan sekilas dilihatnya tidak ada yang dilanggar.

“Bahwa dia juga adalah seorang calon presiden, saya kira itu keuntungan petahana. Siapapun petahana, bukan hanya di pilpres, tapi gubernur, wali kota dan bupati juga sudah seperti itu karena di satu sisi sedang menjalankan fungsi kepala pemerintahan,” terangnya.

Menurutnya, jika ada yang mempersepsikan berbeda terkait kunjungan tersebut, maka bisa memfungsikan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu.

“Apakah itu melanggar rambu-rambu. Kalau tidak melanggar, berarti itu bersifat opini jika ada yang mengatakan kurang setuju, itupun tidak dilarang silahkan saja berpendapat kurang setuju,” imbuhnya.

Dr Irwan Waris

Hal senada juga disampaikan Pengamat Politik Kota Palu, Dr Irwan Waris. Dosen FISIP Untad itu mengatakan, kedatangan Presiden itu sebagai wujud kegembiraan atas selesainya sebuah program besar yang dibutuhkan masyarakat.

“Kita di Sulteng mestinya berbangga karena tempat kita dikunjungi. Ini juga menunjukkan ada perhatian pemerintah yang cukup besar kepada kita,” tuturnya.

Dia juga menyinggung kapasitas Jokowi sebagai petahana calon presiden. Menurutnya, itulah keuntungan seorang petahana.

“Namun harus kita lihat tidak dalam konteks kampanye, tetapi pada kapasitasnya sebagai Presiden untuk memperlihatkan kinerjanya sebagai wujud tanggung jawabnya untuk kemaslahatan rakyat. Jadi tidak boleh diam-diam, maka itulah fungsinya peresmian sebagai satu upaya untuk memperlihatkan bahwa dia sudah bekerja sebagaimana janjinya kepada rakyat,” imbuhnya. (RIFAY)