Gempur Tuding Dana Pembangunan Ashaj Palu Dikorupsi Berjamaah

oleh
Massa aksi berorasi di depan kantor wilayah Kemenag Sulteng, Jum'at (22/03) (FOTO : MAL/YAMIN)

PALU – Sedikitnya 10 massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (Gempur) melakukan aksi damai di depan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulteng, Jumat (22/03).

Aksi itu menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya adalah dugaan korupsi pembangunan Asrama Haji (Ashaj) Transit Palu yang menggunakan APBN 2017 sebesar Rp43,6 miliar.

Salah satu orator, Mimang mengaku sudah mempertanyakan penanganan dugaan korupsi tersebut ke Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng, tetapi tidak ada kejelasan. Dia bahkan menyatakan bahwa dana tersebut dikorupsi secara berjamaah.

“Ditanyakan ke Polda tapi katanya sudah diambil alih kejaksaan. Kami datangi kejaksaan, jawabannya juga sudah diambil alih Polda. Tidak jelas, kami menduga ada kerja sama dalam hal ini, dana haji dikorupsi berjamaah,” ungkapnya.

Massa aksi sendiri menolak diajak berdialog oleh pihak Kanwil Kemenag Sulteng.

Kabid Bimais Kanwil Kemenag Sulteng, H. Muhammad Ramli turun kejalan, mengajak massa aksi berdialog di Kantor Kanwil, namun tidak diindahkan (FOTO : MAL/YAMIN)

Menanggapi itu, Kepala Bidang Bimais, Kanwil Kemenag Sulteng, H. Muhammad Ramli selaku Pelaksana harian (Plh) Kepala Kanwil Kemenag Sulteng, menyesalkan sikap massa yang menolak diajak berdialog.

“Saya sudah mencoba pendekatan beberapa kali mengajak ke dalam tapi mereka lebih enjoy disitu (jalan) karena memang saya melihat tujuannya tidak mau berdialog. Padahal saya yang dipercayakan menyuarakan apa yang menjadi tuntutan mereka itu tentang Kemenag,” akunya.

Ramli mengatakan, pembangunan ashaj tidak perlu diributkan, karena sejak awal sudah melalui proses yang seharusnya berdasarkan aturan.

Menurutnya, dana sebesar Rp43 miliar lebih itu tidak semua dicairkan kepada penyedia jasa, melainkan berdasarkan progress yang ada di lapangan sesuai dengan Kepres.

“Yang saya tahu, terakhir dikembalikan ke kas negara itu kurang lebih sekitar Rp17 miliar. Karena aturannya, bisa dibayar 100 persen kalau pembangunan sudah selesai,” terangnya.

Ramli memastikan tidak ada kerugian negara dalam pembangunan Ashaj tersebut karena tidak ada pembayaran penuh kepada penyedia jasa.

Lanjut Ramli, adanya perpanjangan waktu pembangunan, karena ada mekanisme pekerjaan.

“Tetapi belum tuntas pembangunan, sudah datang musibah gempa tanggal 28 September 2018 lalu. Jadi memang bukan semata-mata human error karena pihak penyedia jasa walaupun kami itu tidak membayar mereka, mereka kerja terus itu sampai terjadi bencana. Semua keadaan ini kita sudah laporkan ke pusat,” tandasnya. (YAMIN)