Fantastis, Anggaran FPPN Tembus Rp7 Miliar

oleh
Kadis Pariwisata Kota Palu, Ridwan Karim memberikan penjelasan kepada Anggota Komisi B DPRD Kota Palu saat berkunjung ke lokasi kegiatan FPPN, Kamis (14/09). (FOTO: MAL/YUSUF)

PALU – Pelaksanaan Festival Pesona Palu Nomoni (FPPN) kedua tahun 2017 ini, diharap bukan hanya sekadar seremoni sebagai rangkaian HUT kota belaka, tetapi harus memberikan nilai tambah bagi pengembangan di Kota Palu sendiri, bisa berdampak pada pengembangan ekonomi kerakyatan, serta bertambahnya minat investasi.

Nantinya, dampak FPPN juga bisa mewujudkan impian Palu sebagai kota destinasi yang berbudaya dan beradat, sebagaimana keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.

Selain itu, diharap tidak ada lagi kelalaian selama kegiatan, sebagaimana yang terjadi pada FPPN tahun sebelumnya.

Harapan ini disampaikan sejumlah Anggota DPRD Kota Palu, mengingat begitu besarnya anggaran yang digelontorkan pada rangkaian kegiatan HUT Kota Palu tersebut, yakni berkisar Rp7 miliar.

Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Thompa Yotokodi, Kamis (14/09), mengakui, sebagai mitra kerja dari Pemkot Palu, pihaknya tidak bisa serta-merta bertentangan dengan kebijakan program wali kota, sebelum mengetahui konsep dasar dan alasan dari program itu sendiri.

Namun, lanjut politisi Gerindra itu, dia sebagai mantan birokrasi, paham betul bagaimana pengelolaan keuangan di Kota Palu.

Menurutnya, biaya yang tidak tersalurkan pada kegiatan FPPN 2016 lalu, khususnya untuk membayar juara lari marathon, bukanlah dari APBD Kota Palu sendiri, tetapi dari APBN yang melekat kepada panitia penyelenggara lari marathon.

“Ini yang tidak jelas, apakah dana itu dibawah lari atau tidak ada sama sekali,” katanya.

Kemarin, sejumlah anggota Komisi B bersama Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Kota Palu, Ridwan Karim, melakukan kunjungan di lokasi FPPN, tepatnya di anjungan Pantai Talise, Kelurahan Besusu Barat.

Dari hasil pemantauan, persiapan pelaksanaan FPPN sudah mencapai 90 persen. Pekerjaan soki-soki untuk tempat penjualan makanan khas daerah suku Kaili, sudah selesai.

Untuk itu, pihak DPRD melalui Komisi B, akan mengusulkan kepada Wali Kota Palu, agar sebanyak 46 soki-soki yang sudah dibangun, tidak perlu dirusak lagi setelah selesai kegiatan FPPN.

Menurut Thompa, soki-soki itu bisa dijadikan pusat jajanan makanan khas daerah yang bisa digelar seminggu sekali. (YUSUF)

loading...