Dinas Tata Ruang: Ganti Rugi Lahan Ditangani Appraisal

oleh
Fadel

PALU – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melalui Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, angkat bicara mengenai protes warga Jalan Anoa 2, Kecamatan Palu Selatan terkait pembayaran ganti rugi lahan yang terkena pelebaran jalan menuju Jembatan Palu V.

Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Fadel kepada MAL, Rabu (17/07) mengatakan, pembayaran ganti rugi lahan warga di sekitar area jembatan tersebut, ditangani Appraisal, selaku lembaga independen yang mendapat lesensi dari Menteri Keuangan.

“Merekalah yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penilaian harga tanah dan mereka tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun,” jelasnya.

Menurutnya, adanya protes warga yang mengeluhkan perbedaan harga dengan warga lainnya, semua itu tergantung dari cara penilaian Appraisal.

Fadel juga mengaku sudah ada pemiliki lahan di Jalan Anoa yang datang menemuinya dengan maksud ingin dipertemukan dengan appraisal.

“Saya jawab bahwa kami akan coba memfasilitasi. Saya juga sudah jelaskan bahwa Appraisal adalah lembaga Independen yang tidak bisa di intervensi. Pihak Appraisal pun tidak mau bertemu dengan pemilik lahan karena tidak mau terpengaruh, bahkan mereka (Appraisal) juga tidak mau ketemu wali kota karena mereka memang adalah lembaga Indepeden yang bertugas untuk itu,” bebernya.

Namun, kata dia, pihaknya sendiri sudah berusaha agar pihak Appraisal mau bertemu warga. Dari hasil usaha tersebut, maka pihaknya pun akan memfasilitasi pertemuan itu pada Jumat besok di ruang kerja salah satu Asisten Pemkot Palu.

“Dalam UU mengatur bahwa jika ada warga yang tidak menerima hasil penilaian Appraisal, maka disilahkan melakukan pelaporan ke pengadilan dengan masa waktu selama dua minggu sejak hasil penilaian itu diumumkan. Artinya jika selama dua minggu itu tidak ada pihak yang melakukan keberatan, maka dianggap dia setuju,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, program pembangunan Jembatan Palu V melekat di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Dalam hal ini, kata dia, Dinas PU juga yang membuat desain dan gambar tehnis jembatan tersebut, lalu menyerahkan ke Dinas Tata Ruang dan bersama sejumlah unsur lain, termasuk konsultan untuk melakukan pengecekan di lapangan tentang berapa besar kebutuhan pemakaian lahan.

Kemudian, lanjut dia, setelah proses pematokan selesai, maka pihaknya lalu bermohon ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran, hingga keluarlah peta bidang.

“Kemudian peta bidang itulah yang diserahkan kepada Appraisal untuk menghitung biaya ganti rugi lahan warga,” tuturnya.

Dari hasil penilaian itu, tambah Fadel, pihaknya lalu menyerahkan kepada masyarakat untuk melakukan musyawarah dan hasil dari musyawarah itulah yang menyatakan bahwa ada masyarakat yang telah setuju.

“Jadi yang setuju langsung dibayarkan melalui rekening masing-masing, jadi tidak melaluli dinas kami. Yang melakukan pembayaran juga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), bukan kami. Sementara masyarakat yang tidak setuju, maka dananya dikembalikan ke kas daerah,” tuturnya.

Dia menegaskan, dalam hal ini pihaknya hanya memfasilitasi, mulai dari kebutuhan lahan, pengukuran oleh BPN dan menyerahkan hasil pengukuran tersebut kepada Appraisal.

“Dalam hal ini kami hanya melakukan proses administrasinya,” ucapnya.

Disinggung soal mekanisme penilaian oleh Appraisal, menurutnya hasil penilaian tersebut memang cenderung tidak antara pemilik lahan yang satu dengan yang lain karena banyak faktor yang dinilai.

“Seperti rumah yang ditempati memiliki usaha dan sebagainya. Itu semua masuk dalam penilaian, termasuk biaya pindah rumah. Berbeda kalau warga sendiri yang menjual tanahnya karena hanya tanah dan rumah saja yang memiliki harga. Tapi kalau Appraisal  itu lengkap, ada biaya tanah, rumah, biaya pindah serta ada ambang batas waktu pembayaran,” tutupnya.

Sebelumnya, salah seorang warga Jalan Anoa 2, Rasta Ndobe memprotes pembayaran ganti rugi lahan yang terkena pelebaran jalan menuju jembatan yang dibangun bernilai puluhan miliar tersebut.

Menurutnya, nilai ganti rugi tanahnya sangat jauh selisihnya dengan tanah milik tetangganya. Lahan miliknya hanya dihargai Rp950 ribu per meter, sedangkan tanah tetangganya mencapai Rp4 juta per meter.

“Ini patut dipertanyakan karena tidak adil. Apa yang membedakan nilai tanah kami, lokasinya sama. NJOP tanah saya pun lebih tinggi dari pada tanah tetangga saya tersebut,” ujarnya dengan nada tinggi. (HAMID)