Dikbud: Butuh Waktu untuk Zonasi Sekolah

oleh
Irwan Lahace

PALU – Pasca dilakukannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 belum lama ini, sejumlah Sekolah tingkat SMA/MA/SMK di wilayah Kota Palu mengalami kelebihan rombongan belajar (rombel), yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Melihat kondisi ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulteng Irwan Lahace, mengatakan, penerapan system zonasi masih sangat membutuhkan waktu. Untuk itu  pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Kemendikbud RI sebanyak dua kali.

“Jadi begini, Kota Palu, Sigi dan Donggala ini kan wilayah terdampak bencana dan itu diterima oleh Pak Menteri,” ujar Irwan kepada MAL, Rabu (17/7) di Kota Palu.

Menurut Kadis Dikbud Sulteng itu, salah satu contoh adalah SMA 1 Banawa, Donggala, yang memiliki banyak kelas, namun tidak dapat difungsikan lagi, karena mengalami kerusakan yang cukup berat. Beberapa sekolah lainnya mengalami hal yang sama di Sigi.

Pergerakan manusia yang cukup besar ke beberapa wilayah yang ada, salah satunya ibu kota provinsi Sulteng, Kota Palu. Itulah menyebabkan sejumlah sekolah itu mengalami kelebihan.

Selain itu, Irwan menerangkan, berkaitan dengan zonasi tersebut sejatinya tidak bisa diartikan berdasarkan perwilayah, melainkan berdasarkan jarak yang sudah disepakati oleh para Kepala Sekolah melalui rapat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

“Jadi anak – anak yang rumahnya berdekatan dengan sekolah itu wajib diterima,” Tuturnya.

Irwan menambahkan, dalam peraturan zonasi itu tidak hanya mengatur tentang mekanisme PPDB, melainkan turut mengatur penempatan Guru berdasarkan Zonasi agar berdekatan dengan tempat tugasnya.

Sebab sebelumnya, pembangunan sekolah sendiri tidak berdasarkan zonasi, bahkan terdapat dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam satu Desa, sehingga salah satunya tidak terfungsikan dengan baik.

Sehingga, lanjut Irwan, apabila siswa dari beberapa sekolah yang kelebihan tersebut disesuaikan dengan aturan yang ada, yakni maksimal 12 rombel, maka dapat dipastikan sejumlah Guru akan menjadi korban karena berkurangnya jam mengajar.

“Itukan masalah juga, jadi apakah ada yang berpikir ke sana? Olehnya itu Zonasi bukan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah.

Namun tetap kita ikuti dan akan kita akan tata ini semua dengan rapi. Kita juga harus menyadari bahwa kewenangan menangani SMA/MA/SMK ini baru tahun ketiga, persoalan memindahkan manusia ini tidaklah mudah,” katanya.

Olehnya itu, menurut dia, menerapkan peraturan tersebut masih sangat membutuhkan waktu, namun yang terpenting adalah tentang bagaimana semua anak–anak yang berusia pelajar dapat mengeyam pendidikan seperti yang sudah diamanatkan dalam UUD 45.(Faldi)