Dialog Publik PPP-KI, Partisipasi Pemilih Butuh Kualitas dan Kesadaran

oleh
Suasana dialog publik yang digelar Penerus Perjuangan Perintis Kemerdekaan Indonesia (PPP-KI) Sulteng, di warkop Fekon Unisa Palu, Kamis (28/02). (FOTO: IST)

PALU – Penerus Perjuangan Perintis Kemerdekaan Indonesia (PPP-KI) Sulteng, menggelar dialog publik di warkop Fekon Unisa Palu, Kamis (28/02). Kegiatan yang dirangkai dengan deklarasi pemilu damai 2019 itu mengangkat tema “Membangun Kesadaran, Meningkatkan Parisipasi, Mewujudkan Demokrasi Politik yang Berkualitas dan Berintegritas di Sulawesi Tengah”.

Sementara narasumber yang turut hadir adalah Komisioner KPU Sulteng, Sahran Raden, Komisioner Bawaslu Sulteng Zatriawati dan Wakil Direktur Intelijen Keamanan Polda Sulteng, AKBP. Drs. Suliono, dengan peserta dari kalangan akademisi dan ormas, sekitar 100 orang.

Komisioner KPU Sulteng, Sahran Raden, mengatakan, salah satu ukuran Pemilu yang berkualitas adalah tergantung pada tingkat partisipasi pemilih yang berkualitas. Sehingga KPU dan jajarannya tidak saja menargetkan 77,5 persen tingkat partisipasi sebagai ukuran kuantitatif, tetapi juga kualitas pemilih itu sendiri.

Lanjut Sahran, kualitas partisipasi pemilih akan terlihat pada saat hari pemungutan suara di TPS.

“Ukurannya adalah persentase suara sah dan tidak sah pada saat penghitungan suara oleh KPPS di TPS pada 17 April 2019. Jika lebih banyak persentase suara tidak sah disebabkan oleh keliru coblos dari pemilih, maka kualitas partisipasi pemilih masih kurang baik,” tuturnya.

Dengan demikian, kata dia, perlu sosialisasi secara massif terhadap tata cara mencoblos bagi warga saat di TPS.

Menanggapi pertanyaan dari para peserta terkait dengan pentingnya pemilu, kata Sahran, bahwa pemilu sangat penting artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu itu untuk kesejahteraan bagi warga, jelas Sahran, dengan mengutip teori Walfare State negara kesejahteraan dalam pembahasannya.

“Salah satu contoh di bidang pendidikan sesuai amanat UU, bahwa alokasi anggaran pendidikan itu seharusnya 20 persen dalam APBN dan APBD. Nah apakah calon yang terpilih melalui pemilu memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan itu. Sebab itu semua hanya bisa diperjuangkan melalui instrumen pemilu,” tuturnya.

Sesuai esensinya, lanjut dia, Pemilu adalah sarana transfer kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Komisioner Bawaslu Sulteng, Zatriawati, menambahkan, dalam mendukung peningkatan partisipasi pemilih, pihaknya juga turut mengajak kepada kaum muda dan masyarakat pada umumnya untuk ikut serta mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2019 ini.

Menurutnya, salah satu sasaran yang diawasi adalah ASN. “Ketika ASN di dalam aktivitasnya secara nyata melakukan kampanye, maka pastinya kami dari Bawaslu akan menindaklanjuti persoalan itu sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya.

Foto bersama usai dialog dan deklarasi Pemilu damai yang digelar PPP-KI di Warkop Fekon Unisa, Kamis (28/02). (FOTO: IST)

Ia juga mengingatkan kepada seluruh peserta yang ikut dialog agar jangan sekali-kali terprovokasi dengan informasi atau berita hoax yang beredar di media sosial.

“Bawaslu menekankan jika menemukan informasi, mohon kiranya dicek dulu kebenarannya. Jika tidak benar adanya, maka jangan turut serta menyebarkan,” tegasnya.

Dia pun mengajak peserta untuk hadir di TPS pada 17 April mendatang, karena merupakan ruang untuk menyalurkan suaranya.

“Memastikan tidak ada kecurangan pada saat proses penghitungan suara, memastikan surat suara yang sah dan tidak sah yang bertujuan untuk meminimalisir kecurangan,” terangnya.

Zatriawati kembali mengingatkan kepada peserta untuk tidak menerima pemberian apapun dari peserta pemilu dengan maksud agar memilihnya.

“Biasanya malam sebelum pemungutan suara, ada orang yang tiba-tiba memberikan bantuan yang biasa Bawaslu menyebutnya “serangan fajar”. Tetapi sekarang bukan hanya serangan fajar saja, tetapi siang dan malam,” pungkasnya.

Sementara AKBP. Drs. Suliono menyampaikan fenomena politik saat ini yang diwarnai kampanye hitam, berita hoax, ujaran kebencian dan isu SARA.

“Maka kami mengimbau kepada adik-adik agar pintar-pintar menggunakan media sosialnya, gunakan untuk hal-hal yang positif. Berhati-hatilah,” pesannya.

Ia juga menyinggung adanya ormas yang coba-coba menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah. Menurutnya, hal itu juga yang menjadi salah satu pemicu kekacauan proses Pemilu.

“Itu hal yang tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi di negara kita ini. Sudah jelas negara kita adalah negara demokrasi. Kaum radikal yang selalu muncul pada saat penerimaan mahasiswa baru, menarik kader baru kurang lebih 500 kader. Jadi, kalau mau jadi pengikut, jadilah pengikut Imam Syafi’i, jangan jadi pengikut Imam Samudera,” ungkapnya.

Kegiatan dialog tersebut diakhiri dengan pembacaan deklarasi pemilu damai secara bersama-sama. (RIFAY)