Dapat Remisi, 18 Napi di Sulteng Langsung Bebas

oleh
Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulteng, Soeprapto

PALU – Dari 2.420 narapidana (napi) yang ada di wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulteng, terdapat 1715 di antaranya yang memperoleh remisi umum pada HUT Kemerdekaan RI ke-74 Tahun 2019 ini.

Jumlah tersebut terdiri dari 1.697 orang yang memperoleh Remisi Khusus (RK) 1 dan 18 lainnya memperoleh remisi RU 2. Ke-18 orang yang memperoleh RU 2 tersebut, langsung dinyatakan bebas.

Dari catatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulteng, ribuan napi yang memperoleh remisi tersebut, masing-masing berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas Palu sebanyak 468 orang, Lapas Luwuk 257 orang, Lapas Ampana 199 orang, dan Lapas Tolitoli 201 orang.

Selanjutnya dari Rutan Palu 144 orang, Rutan Donggala 65 orang, Rutan Poso 112 orang, Cabang Rutan Parigi 69 orang, Cabang Rutan Leok 108 orang, dan Cabang Rutan Kolonodale 14 orang.

Kemudian dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu sebanyak 17 orang dan Lapas Perempuan Palu, 43 orang.

Sementara 18 orang yang memperoleh RU 2 yang dinyatakan bebas pada 17 Agustus nanti, masing-masing berasal dari Lapas Palu 6 orang, Lapas Luwuk 2 orang, Rutan Palu, 3 orang, Rutan Donggala 4 orang, Cabang Rutan Parigi 1 orang, Cabang Rutan Leok 1 orang, dan LPKA Palu 1 orang.

Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulteng, Soeprapto, Jumat (16/08), mengatakan, para napi yang mendapat remisi tersebut telah dipastikan memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Remisi diberikan kepada napi yang sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Berarti, kata dia, mereka sudah memiliki kelengkapan dokumen berupa putusan pengadilan, berita acara putusan pengadilan, surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dan surat penahanan dari penyidik.

Selain itu, lanjut dia, remisi juga memperhatikan kelakuan baik dari napi selama menjalani masa pidana sampai batas waktu pengajuan remisi.

“Jika tidak ada pelanggaran tata tertib, maka napi yang bersangkutan berhak diusulkan untuk mendapat remisi,” terangnya.

Ia berharap, remisi yang diberikan dapat memotivasi para napi agar mencapai penyadaran diri untuk terus berbuat baik, sehingga menjadi warga yang berguna bagi pembangunan.

Lebih lanjut dia mengatakan, jumlah narapidana dan tahanan di UPT Pemasyarakatan se-Sulteng sebanyak 3.341 orang, sementara kapasitas hunian UPT pemasyarakatan yang ada hanya mampu menampung 1.609 orang saja sehingga terjadi over kapasitas sebesar 108 persen.

Adapun 3.341 orang tersebut terdiri dari narapidana pria 2.260 orang dan wanita 160 orang, total 2.420 orang. Sedangkan untuk tahanan terdiri dari 871 pria dan 50 wanita, total 921 orang. (IKRAM)