Dana Pilwalkot Palu Sisetujui Rp41,5 M, Bawaslu Rp8 M

oleh
Wali Kota Palu, Hidayat saat menandatangani NPHD anggaran Pilwakot Palu Tahun 2020 untuk KPU dan Bawaslu, di ruang kerjanya, Rabu (02/10). (FOTO: MAL/HAMID)

PALU – Pihak KPU, Bawaslu dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), untuk anggaran Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 mendatang, di ruang kerja wali kota, Selasa (02/10).

Dalam NPHD tersebut, pihak KPU mendapat alokasi anggaran sebesar Rp41,5 miliar, sementara Bawaslu mendapat jatah sebesar Rp8 miliar.

Anggaran untuk KPU sendiri berkurang dari jumlah yang telah diusulkan sebelumnya, yakni sebesar Rp47 miliar.

Penandatanganan NPHD disaksikan Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming dan Anggota Bawaslu Sulteng, Darmiati.

Ketua KPU Kota Palu, Agussalim Wahid, mengatakan, anggaran baru bisa dicairkan 14 hari setelah NPHD ditandatangani.

“Dengan ditandatanganinya NPHD, maka tahapan resmi Pemilihan Wali Kota Palu sudah bisa dimulai. Sedangkan peluncurannya nanti pertengahan Oktober,” kata Agus.

Menurutnya, anggaran Rp41,5 miliar tersebut sudah maksimal dan dipersiapkan untuk enam pasangan.

“Kita persiapkan untuk empat pasangan usungan partai politik dan dua pasangan perseorangan,” katanya.

Menurutnya, alokasi yang cukup besar dari total anggaran pilkada adalah untuk pelaksana adhoc dan pengadaan kotak suara.

“Saya belum mengetahui rinciannya tapi kedua item itu yang akan banyak menyerap anggaran,” ujarnya.
Sementara Wali Kota Palu, Hidayat, berharap, dengan anggaran yang sudah dialokasikan bisa memperlancar tahapan-tahapan pilkada.

Sementara Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming, mengaku bahwa pihaknya sendiri belum menandatangani NPHD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, sebab anggaran yang diajukan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebesar Rp232 miliar, masih dalam pencermatan pihak Inspektorat.

“Rencananya besok (hari ini) kami akan bicarakan kembali dengan Sekprov tentang anggaran dan penandatanganan NPHD untuk Pilgub. Jadi kami masih menunggu, belum ada rasionalisasi. Ini yang kami harap dilakukan secepatnya,” kata Tanwir.

Ia menjelaskan mengapa usulan anggaran Pilgub kali ini mencapai Rp232 miliar dibanding Pilgub lima tahun lalu yang hanya sebesar Rp75 miliar.

“Intinya penambahan dibanding lima tahun lalu itu terutama pada pengadaan kotak suara dan bilik serta kenaikan honor adhoc. Biaya operasional adhock sj termasuk honor mencapai Rp96 miliar,” jelasnya. (RIFAY/HAMID)