Buron 2 Tahun, Koruptor Block Grant Dieksekusi

oleh
Terpidana korupsi dana block grant, Muh. Arasy (memaki topi) saat dibawa ke salah satu ruangan di Kejari Palu, usai dijempu di Bandara Mutiara SIS Aljufri, Jumat (30/08). (FOTO: MAL/IKRAM)

PALU – Tim eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu bekerja sama dengan tim Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung (Kejagung), berhasil menangkap Muh. Arasy (47) setelah menjadi buronan kejaksaan selama dua tahun lamanya.

Kuasa Usaha CV. Karya Mentari itu merupakan terpidana korupsi dana bantuan langsung/block grant bagi madrasah di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulteng senilai Rp8,6 miliar, tahun 2006-2007.

Sejak turunnya putusan Mahkamah Agung (MA), yang bersangkutan sudah dia sering berpindah-pindah daerah, seperti Bogor, Palu dan Makasar. Terakhir, dia baru berhasil dibekuk di rumah kontrakannya di Maros, Sulawesi Selatan oleh tim AMC Kejagung.

Yang bersangkutan langsung diterbangkan ke Palu dan tiba di Bandara Mutiara SIS Aljufri, Jumat (29/08) siang.

“Usai ditangkap, tim AMC lalu menghubungi Kejari Palu untuk dilakukan penjemputan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)  Palu, Sucipto,, didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Alfred Pasande dan Kasi Intel, Agus, di aula Kejari Palu.

Sesuai putusan kasasi MA Nomor: 415/K.Pid.Sus/2017, yang bersangkutan dijatuhkan vonis penjara selama 4 tahun dan membayar denda sebesar Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Ia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp100,3 juta, subsider 1 tahun penjara.

Sebelum itu, Pengadilan Negeri (PN) Palu menjatuhkan vonis percobaan 1 tahun penjara. Namun oleh PT Sulteng, ia divonis bersalah dan dihukum 1 tahun penjara.

Sesuai dakwaan, terdakwa selaku Kuasa Usaha CV. Karya Mentari bekerja sama dengan Sirajuddin M. Thayeb. Dalam kasus ini, Sirajuddin M. Thayeb bertugas mengarahkan para kepala sekolah untuk bekerja sama dengan terdakwa dalam pengadaan buku bahan ajar dan buku bahan perpustakaan.

Selanjutnya, terdakwa membuat administrasi pesanan buku untuk masing-masing kepala sekolah penerima bantuan buku. Terdakwa secara berturut-turut menyodorkan tanda tangan surat pesanan kepada para kepala sekolah penerima bantuan. Namun nyatanya, jumlah buku yang disalurkan tidak sesuai surat pesanan yang telah ditandatangani.

Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp100,3 juta.

Diketahui, dari total Rp8,6 miliar dana block grant tersebut, masing-masing diperuntukkan untuk laboratorium bahasa bagi delapan Madrasah Aliyah (MA) dan 11 Madrasah Tsanawiyah (MTs) senilai Rp1,9 miliar, bantuan lab IPA untuk dua MA senilai Rp200 juta, bantuan lab komputer untuk lima MA dan sembilan MTs  senilai Rp1,4 miliar, dan bantuan rehab gedung untuk empat MA senilai Rp500 juta.

Selanjutnya untuk bantuan RKB empat MA dan enam MTs senilai Rp150 juta, bantuan media pelajaran untuk tiga Madrasah Ibtidaiyah (MI) senilai Rp150 juta, bantuan buku ajar untuk 40 MI, enam MTS dan 18 MA senilai Rp1,8 miliar.

Kemudian bantuan buku perpustakaan untuk 12 MI dan lima MTs senilai Rp820 juta dan bantuan sarana dan media pembelajaran untuk TK sebesar Rp20 juta serta bantuan rehab ruang belajar TK senilai Rp30 juta. (IKRAM)