BKKBN Sulteng Sosialisasikan Program KKBPK di Kabupaten Poso

oleh
Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, Muhammad Rosni (kanan) menghadiri Sosialisasi Advokasi, Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (AKIE) Bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI di Balai Desa Patiwunga, Sabtu (21/09) (FOTO : IST)

POSO – Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulteng  mensosialisasikan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembanguna keluarga (KKBPK) di Desa Patiwunga, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso.

“BKKBN menghadirkan Alokon bukan untuk melarang bapak/ibu untuk mempunyai lebih dari 2 anak. 2 anak cukup itu jumlah ideal dari berbagai sudut pandang seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi” ujar Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, Muhammad Rosni,   menghadiri Sosialisasi Advokasi, Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (AKIE) Bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI di Balai Desa Patiwunga, Sabtu (21/09).

Dikesempatan itu perwakilan BKKBN Sulteng mensosialisasikan alat dan obat kotrasepsi (Alokon) kepada 250 warga setempat.

Kata Rosni, Program KB bukan untuk membatasi atau menyetop kemamilan atau kelahiran, melainkan untuk mengatur jarak kehamilan atau kelahiran, agar satu keluarga dapat merencanakan kapan waktu yang tepat untuk mempunyai anak.

“Dengan adanya program KB maka sebuah keluarga dapat merencanakan kapan mempunyai anak,” katanya.

Ditambahkannya,  Keluarga harus mempunyai rencana.  Karena menurutnya,  jika tidak direncanakan bisa menjadi bencana. Untuk itu, BKKBN sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk melaksanakan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembanguna keluarga (KKBPK) tidak pernah memaksakan bahwa jumlah anak harus 2.

“Dua anak cukup itu, tagline kami dan itu dinilai ideal dari berbagai sudut pandang. Dua anak cukup itu ditetapkan setelah melalui berbagai kajian akdemik,” tambahnya.

Lanjut Rosni, Untuk mengatur jarak kehamilan, BKKBN menawarkan tujuh  jenis alat kontrasepsi, yaitu untuk laki-laki tersedia kondom dan vasektomi (metode operasi pria), sedangkan untuk perempuan ada pil, suntik, tubektomi (metode operasi wanita), spiral (IUD) dan implan/susuk.

Dikesempatan yang sama, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso, Iskandar Lamuka yang mewakili anggota Komisi IX DPR RI, dr. Verna Gladies Inkiriwang, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BKKBN bersama mitra kerjanya Komisi IX DPR RI.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BKKBN bersama Komisi IX DPR RI. Kita semua jarang mendapatkan sosialisasi semacam ini. Apalagi ada doorprise sepeda. Biasanya hanya Pak Jokowi  yang bagi-bagi sepeda. Tapi BKKBN juga,” katanya.

Iskandar mengajak warga Desa Patiwunga untuk mengikuti program KB dengan merencanakan jumlah dua anak saja.

”Yang belum menikah, rencanakan mempunyai dua anak saja tapi yang sudah lebih dari dua anak tidak masalah. Asalkan kebutuhan keluarga terpenuhi,” ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian terutama bagi orang tua yang mempuyai remaja atau beranjak remaja diera digitalisasi informasi atau yang dikenal dengan era industri 4.0, yaitu pemanfaatan alat komunikasi terutama telepon dan napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya).

Iskandar menambahkan, di era digitalisasi, semua informasi dapat diketahui seketika melalui hanphone dan kebanyakan anak-anak sudah dibekali hanphone. Sehingga dia mengharapkan peran orang tua untuk tetap harus mengontrol anak-anaknya.   karena Kabupaten Poso merupakan daerah  peringkat kedua dalam hal peredaran/penyalahgunaan narkoba di Sulteng.

“Poso rangking kedua peredaran napza di Sulawesi Tengah, sedangkan Poso Pesisir Bersaudara juga rangking dua di Kabupaten Poso. Saya berharap, kita semua mewaspadai narkoba,” pesannya. (YAMIN)