BI Sempurnakan Layanan Sistem Kliring Nasional, Biaya Transfer Turun

oleh
Asisten Direktur, Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Tengah, Indratmoko didamping Manajer Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan, Rivo Mandey, saat menyampaikan perihal penyempurnaan sistem kliring, di salah satu cafe di Palu, Jumat (30/08). (FOTO: MAL/RIFAY)

PALU – Sesuai hasil keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan, April 2019 lalu, Bank Indonesia (BI) memperluas kebijakan yang lebih akomodatif untuk mendorong permintaan domestik, salah satunya dengan mendorong efisiensi pembayaran ritel melalui perluasan layanan Sistem Kliring Nasional Bank lndonesia (SKNBI).

Penyempurnaan layanan SKNBI itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PBI Nomor: 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, dan ketentuan teknis dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor: 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank lndonesia.

PADG ini sekaligus mencabut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor: 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan SEBI Nomor: 18/40/DPSP tanggal 30 Desember 2016.

Beberapa di antara kebijakan yang tertuang dalam PBI Nomor: 21/8/PBI/2019 tersebut adalah penurunan biaya yang dikenakan kepada nasabah yang akan melakukan transfer dana di perbankan.

Ketentuan ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 September 2019, besok.

Sebelumnya, pricing SKNBI yang dikenakan peserta (perbankan) kepada nasabah adalah maksimal Rp5000 untuk semua layanan SKNBI. Setelah penyempurnaan kebijakan, biayanya diturunkan menjadi maksimal Rp3.500 untuk layanan transfer. Kemudian layanan lainnya untuk warga masyarakat seperti kliring, layanan pembayaran reguler dan layanan kliring penagihan reguler, masih tetap sebesar Rp5000.

“Sementara pricing SKNBI yang dikenakan BI kepada peserta, di mana sebelumnya untuk layanan tranfer dana sebesar Rp1000 per transaksi. Maka setelah penyempurnaan kebijakan, turun menjadi Rp600 per DKE (Data Keuangan Elektronik),” tutur Indratmoko selaku Asisten Direktur, Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu, Jumat (30/08).

Selanjutnya, kata dia, untuk layanan kliring Warkat, masih tetap sebesar Rp1.000 per DKE. Demikian halnya dengan layanan pembayaran reguler masih tetap  Rp 1.000 per DKE dan Rp500 per DKE.

“Layanan penagihan reguler sebesar Rp1.000 dan Rp500 per rincian transaksi, juga masih tetap setelah penyempurnaan,” ujarnya.

Dia menambahkan, dengan kebijakan baru, maka capping (batas atas) transaksi juga turut ditingkatkan. Jika sebelumnya hanya maksimal Rp500 juta untuk semua layanan SKNBI, maka setelah penyempurnaan kebijakan menjadi Rp1 miliar untuk layanan transfer dana dan layanan pembayaran reguler serta Rp500 juta untuk layanan kliring warga masyarakat, baik debit maupun layanan penagihan reguler.

Untuk periode setelmen (sistem penyelesaian transaksi), lanjut dia, juga mengalami perubahan. Jika pada kebijakan saat ini sebanyak lima kali dalam 1 hari untuk layanan transfer dana, yaitu pukul 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, dan 16.45 dan 2 kali dalam 1 hari untuk layanan pembayaran reguler, yaitu pukul 08 00 dan 14.15. Maka mulai Senin 1 September akan menjadi 9 kali dalam 1 hari untuk layanan transfer dana dan layanan pembayaran regular, yaitu pukul 08.00, 09.00 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.45.

Tak sampai di situ, Service Level Agreement (SLA) juga ikut berubah. Sebelum penyempurnaan, penyelesaian transaksi dilakukan maksimal 2 jam masing-masing di bank pengirim dan bank penerima.

“Namun setelah penyempurnaan kebijakan, penyelesaian transaksi dilakukan maksimal 1 jam masing-masing di bank pengirim dan bank penerima,” katanya.

Menurutnya, penyempurnaan ketentuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, memberikan layanan transfer dana yang lebih cepat sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan mengakomodasi kebutuhan pengguna, baik individu maupun korporasi untuk transaksi dengan nilai yang lebih besar. (RIFAY)