Anggaran Pilkada Morut Disetujui Rp30 Miliar

oleh
Ketua KPU Morut, Yusri Ibrahim

MORUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara (Morut) telah menyetujui anggaran yang diajukan KPU setempat untuk pelaksanaan Pilkada serentak di daerah itu, Tahun 2020 mendatang.

Dari Rp40 miliar yang diajukan, Pemkab Morut menyetujui sebesar Rp30 miliar.

Ketua KPU Morut, Yusri Ibrahim, di ruang kerjanya, Kamis (03/10), mengatakan, anggaran tersebut disetujui setelah dilakukan tiga kali rasionalisasi.

Ia mengakui, anggaran Pilkada serentak tahun 2020 di Morut mengalami kenaikan siginfikan dibanding Pikada sebelumnya yang hanya sebesar Rp13 miliar.

Dia menambahkan, kenaikan anggaran tersebut disebabkan adanya kenaikan gaji tenaga adhoc, PPK dan PPS, masing-masing PPS sebesar Rp2 juta per bulan mengalami kenaikan dari sebelumnya yang hanya Rp750 ribu. Kemudian gaji PPK yang sebelumnya Rp1,8 juta, naik menjadi Rp2,8 juta.

“Setelah rapat di KPU RI, kami mencermati terjadi banyaknya petugas adhoc yang sakit dan meninggal pada pemilu lalu. Maka KPU RI mengusulkan menambah anggaran pilkada serentak untuk gaji ad hoc naik sebesar 100 persen,” tambahnya.

Pihak KPU Morut sendiri mengakui, sesuai Keputusan Mendagri, pencairan tahap pertama sebesar 40 persen atau Rp300 juta, dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan atau terhitung 14 hari setelah ditetapkan.

“Maka pada tanggal 14 Oktober 2019 pencairan tahap awal dana Pilkada serentak harus sudah masuk di rekening KPU RI, mengingat KPU daerah sudah harus bekerja sesuai tahapan Pilkada, termasuk sosialisasi untuk calon independen,” tutupnya. (MANSUR)