Aksi Tunggal Wartawati AJI: Reformasi Dikorupsi

oleh
Koodinator Wilayah III Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ika Ningtyas, melakukan aksi seorang diri mengecam keras upaya pelemahan KPK lewat revisi UU KPK, di Tugu Nol Kilometer Kota Palu, Selasa (17/9).(FOTO : MAL/IKRAM)

PALU – Koodinator Wilayah III Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ika Ningtyas, melakukan aksi seorang diri mengecam keras upaya pelemahan KPK lewat revisi UU KPK, di Tugu Nol Kilometer Kota Palu, Selasa (17/9).

Ia mengecam sikap DPR RI yang berinisiatif merevisi UU KPK sementara kinerja lembaga antirasuah tengah efektif dalam memberantas korupsi.

“Aksi tersebut merupakan tanda duka cita atas tamatnya KPK yang independen setelah DPR RI mengesahkan RUU KPK, Selasa Siang tadi, serta memilih Ketua KPK Irjen Pol Firli Bahuri yang selama ini penuh dengan kontroversi,” ujar Ika Ningtyas, Selasa kemarin.

Dengan pengesahan revisi RUU KPK itu, menurut Ika, kewenangan KPK untuk memberantas korupsi dilemahkan dan rawan diintervensi. Ini bisa berdampak serius pada nasib pemberantasan korupsi ke depannya yang kian suram. Sementara selama ini tingkat korupsi di Indonesia semakin akut.

Menurut Ika, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berkaitan langsung dengan meningkatnya kemiskinan, eksploitasi sumber daya alam yang kian mengkhawatirkan, dan mengancam kualitas hidup di masa akan datang.

Dengan dampak serius ke depannya itu, ia berharap agar jurnalis harus ambil bagian untuk ikut melawan pelemahan KPK. Oleh karena itu, Ika memilih tetap menggelar aksi meski harus dilakukan seorang diri.

Secara menyeluruh, ada empat point penting yang menjadi sikap AJI dalam RUU KPK itu. Pertama lanjut Ika, mendesak Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam upaya DPR yang ingin mengkebiri dan memangkas kewenangan KPK melalui revisi Undang Undang KPK.

“Kedua, mengecam sikap DPR yang memiliki inisiatif merevisi UU KPK dengan memangkas sejumlah kewenangan lembaga anti-korupsi itu. Sebab, sejumlah kewenangan KPK itu selama ini terbukti cukup efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi. Langkah DPR ini lebih menunjukkan sikap melawan balik lembaga ini karena adanya sejumlah politisi yang ditangkap KPK,” Katanya.

Selanjutnya, AJI mendesak para politisi di DPR untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK dengan menjadikan rekam jejak serta komitmen anti-korupsi sang calon sebagai tolok ukur dalam menentukan pilihan.

Sementara yang terakhir, AJI mengajak jurnalis dan media mengawasi secara ketat seleksi calon pimpinan KPK yang berlangsung di DPR, untuk memastikan bahwa calon yang dipilih merupakan calon yang memiliki rekam jejak baik dan punya semangat jelas memerangi korupsi.

Di ketahui seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna menyepakati usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kurang lebih ada 21 pasal di dalam draft RUU KPK yang dianggap mengebiri lembaga anti-korupsi ini. Antara lain; soal status pegawai KPK yang dijadikan Aparatur Sipil Negara; penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus disetujui Dewan Pengawas; tak dibolehkannya KPK memiliki penyidik independen; penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung; pengubahan kewenangan dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).  (Faldi)